PublikSultra.id – Member robot trading kripto MarkAI melaporkan bos PT Teknologi Investasi Indonesia atas tuduhan penipuan. Laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya, Rabu (20/10). Adapun, PT Teknologi platform selaku pembuat aplikasi robot trading cryptocurrency bernama MarkAI. Salah satu korban Duta menyampaikan, ia mulai merasakan ketidakberesan MarkAI sejak 15 Oktober 2021 lalu. Ketika itu, para member mengeluh tak bisa melakukan penarikan …
PublikSultra.id – Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin, turut ditangkap dalam dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan. OTT dilakukan terkait proyek Dinas PUPR Musi Banyuasin. Berdasarkan laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang diakses melalui elhkpn.kpk.go.id, harta kekayaan Dodi Reza mencapai Rp38.464.418.969. Harta tersebut dilaporkan Dodi pada Maret 2021 untuk laporan tahun 2020. Dalam …
PublikSultra.id – Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin turut ditangkap dalam dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan. OTT dilakukan terkait proyek Dinas PUPR Musi Banyuasin. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, menyatakan komitmen pihaknya dalam memberantas tindak pidana korupsi. “KPK berkomitmen dan tidak pernah lelah memberantas korupsi sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi. Siapapun pelakunya, …
PublikSultra.id – Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin terjaring dalam dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Jumat, 15 Oktober 2021 malam. Rupanya, Dodi Reza ditangkap tim penindakan KPK di DKI Jakarta. “Benar, yang bersangkutan diamankan di Jakarta tadi malam,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (16/10). Selain Dodi Reza, tim penindakan juga mengamankan satu orang …
PublikSultra.id – Proses rekrutmen maupun mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) masih menjadi salah satu permasalahan di Indonesia. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mendapat pengakuan dari banyak pihak soal adanya nepotisme dalam rekrutmen dan mutasi jabatan. “Satu dari lima pegawai menyatakan bahwa terdapat nepotisme dalam penerimaan pegawai. Ini menjadi hal-hal yang perlu menjadi perhatian,” …
PublikSultra.id – 30 September 2021 jadi hari kelabu bagi Rasalama Aritonang Cs. Dia dan 56 pegawai ditendang dari KPK. Berawal dari kegagalan 57 pejuang antikorupsi itu mengikuti tes peralihan jadi ASN. Kini, beberapa eks pegawai KPK telah mengubah nasib. Ada yang menjadi tukang nasi goreng, petani hingga mendirikan organisasi baru. Begitu pula Rasalama. Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK …
PublikSultra.id – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan ada aliran dana Rp120 triliun terkait transaksi tindak pidana narkotika. Temuan itu diungkap Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada Rabu 29 September 2021. “Angka itu angka konservatif, bisa dianggap termasuk kecil, saya mencoba mengeliminir angka yang biasa digunakan oleh lembaga …
PublikSultra.id – Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengajak sivitas akademika ikut mengawasi penggunaan dana pendidikan. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri memberikan kuliah umum berjudul ‘Pembangunan Budaya Integritas Melalui Pendidikan Antikorupsi di Universitas Udayana. “Dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pendidikan tinggi cukup besar. Kalau tidak diawasi dengan baik, dana tersebut disalahgunakan dan yang jadi korban mahasiswa,” kata Alexander. Demikian …
PublikSultra.id, Jakarta Eks penyidik senior KPK Novel Baswedan angkat bicara terkait dugaan adanya ‘orang dalam’ eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di tubuh KPK. Diketahui, dugaan tersebut mencuat saat persidangan mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju, Senin 4 Oktober 2021. Menurut Novel, kasus Robin diawali dari laporan timnya beserta mereka yang dipecat oleh KPK pada 30 September kemarin. Novel pun menyayangkan, laporannya …
PublikSultra.id, Jakarta – Sebanyak 10 bidang tanah dari koruptor Ojang Suhandi yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dilelang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Uang dari hasil lelang tanah nantinya untuk membayar denda dan uang pidana pengganti yang sudah ditetapkan majelis hakim. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri merinci 10 bidang tanah dari lokasi hingga harga tanah yang dirampas dari eks Bupati Subang itu. Pertama, …
