Fadli Zon: Korupsi & Lambannya Birokrasi Bikin Penanganan Covid-19 Terpuruk

PUBLIKSULTRA.ID, JAKARTA – Politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, turunnya indeks demokrasi bisa menjadi hal buruk.

Dia merujuk kepada riset yang dibuat oleh Transparency International (TI), makin lemahnya demokrasi biasanya akan berbanding lurus dengan makin tingginya angka korupsi.

Fadli mengatakan, hal itu lewat akun Twitter @fadlizon, Senin (8/2/2021), terkait indeks demokrasi Indonesia terburuk dalam 14 tahun.Dia menulis, bahwa The Economist Intelligence Unit (EIU) baru saja merilis Laporan Indeks Demokrasi 2020.

BACA JUGA : NEWS Nasional Setuju Komisaris Dilarang Rangkap Jabatan, Andre Rosiade: Revisi UU BUMN jadi Momentum Perbaikan

Laporan itu adalah sebuah indeks yang disusun oleh EIU sejak tahun 2006 dengan tujuan mengukur keadaan demokrasi di 167 negara di dunia.

Dalam laporan terbaru, Indonesia tercatat mendapatkan skor terburuk dalam kurun 14 tahun terakhir. Indeks Demokrasi Indonesia bahkan berada di bawah Timor Leste.

Merujuk pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020, yang disusun TI, selama setahun pandemi, Indonesia dianggap mengalami kemunduran besar dalam gerakan anti-korupsi.

Dari 180 negara yang disurvei, posisi Indonesia anjlok hingga 17 peringkat, dari sebelumnya berada di posisi ke-85 (2019), menjadi peringkat ke-102 (2020). Indonesia bahkan hanya mampu mencetak skor 37 poin, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 43 poin.

Secara global, level pemberantasan korupsi Indonesia saat ini hanya setara dengan negara Gambia, dan jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lain, seperti Singapura (85 poin), Brunei Darussalam (60 poin), atau Malaysia (51 poin).

BACA JUGA : Fahri Hamzah Minta Presiden Membakukan UU Pemilu

Jadi, ujarnya, jika ada yang menganggap remeh turunnya Indeks Demokrasi serta anjloknya Indeks Persepsi Korupsi, mereka pastilah tidak menyadari dampak turunnya hal-hal tadi bagi masa depan dalam mengatasi pandemi.

“Proyeksi ini jauh di atas rata-rata dunia yang hanya membutuhkan tujuh tahun untuk bisa menyelesaikan vaksinasi. Lambannya birokrasi, buruknya manajemen krisis, serta adanya praktik korupsi dalam bidang kesehatan dan sosial, akan memperburuk hal itu.”

Ditemukannya vaksin juga tak akan memberi banyak kemajuan. Sebab, menurut data Bloomberg, Indonesia diprediksi akan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk bisa menuntaskan program vaksinasi Covid-19.

Sementara, penambahan kematian dalam sepekan terakhir berada di peringkat ke-11 dunia. Di Asia, Indonesia kini menjadi negara dengan penambahan kasus dan kematian terbanyak, yg sebelumnya ditempati India.

Menurut data WHO (World Health Organization), penambahan kasus di Indonesia dalam seminggu terakhir berada di peringkat ke-7 tertinggi di dunia.

“Makanya, saya tak heran melihat situasi kita saat ini cenderung terus memburuk. Saat tren penambahan kasus dan kematian akibat pandemi secara global mulai turun, Indonesia justru mengalami anomali dengan mengalami peningkatan jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19,” jelas Fadli Zon.

Celakanya, semua kasus korupsi itu berhubungan dengan sistem jaminan sosial dan kesehatan, dua pilar penting yg menentukan keberhasilan kita dalam mengatasi pandemi dan memulihkan diri dari krisis.

BACA JUGA : Keputusan MA, PKS tak Perlu Bayar Rp 30 M ke Fahri Hamzah

Di sisi lain, selama periode pandemi ini justru terus-menerus disuguhi oleh kasus-kasus korupsi besar, mulai dari kasus dugaan korupsi di PT Asabri, BPJS Ketenagakerjaan, hingga korupsi dana bansos.

Menurut Survei TI, Selandia Baru, yang sering dipuji sebagai teladan dalam penanganan pandemi Covid-19, terbukti merupakan negara paling bersih dari korupsi sepanjang 2020.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia