Dedi Mulyadi Kritisi Kebijakan Pemerintah Soal Alih Fungsi Lahan

PUBLIKSULTRA.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengkritisi kebijakan pemerintah yang akan menjadikan hutan sebagai kawasan food estate dengan alasan menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Kritisi tersebut dilontarkan oleh Dedi Mulyadi saat rapat dengan tiga kementerian yang bermitra dengan Komisi IV DPR RI.

“Menteri kehutanan ngomongin food estate. Menteri kehutanan ngomongin hutan lindung bisa diubah jadi kawasan food estate. Logika menteri kehutanan tuh satu dalam pikirannya? Mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Tidak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain biar urusan menteri pertanian,” ujar Dedi.

Baca Juga : Bos BCA Jamin akan Ganti Dana Nasabah Korban Pembobolan Hacker

Menurut Dedi jika logika tersebut masih dilakukan bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan hutan yang diubah menjadi lahan pertanian. Hingga akhirnya terjadi bencana di mana-mana. Katanya, efek yang dihasilkan sudah terlihat di berbagai daerah seperti Bandung dan Garut Selatan. Dedi menegaskan pola pikir tersebut harus segera diubah agar kehidupan di Indonesia terus berlangsung.

“Ini harus segera diubah mindset berpikir ini. Supaya negeri ini berkesinambungan tidak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus ada)l,” katanya.

Baca Juga : Ini Keutamaan Membagikan Takjil dan Makanan Buka Puasa Ramadhan

Ia menilai jika Indonesia ingin mencapai swasembada dan berhenti impor kebutuhan pangan maka harus dimulai dari pemberdayaan desa. Contohnya setiap desa harus memiliki gudang beras sendiri sebagai cadangan pangan.

Jika hal tersebut terus terjadi Dedi khawatir hidup di Indonesia tidak akan nyaman lagi. Sebab hutan telah mengalami alih fungsi yang semuanya bermuara pada peningkatan ekonomi.

Baca Juga : Pria Lajang Lebih Berisiko Terkena Penyakit Mematikan Ini

“Semua pasti berpikir ekonomi berubah jadi perumahan, perkantoran, industri. Pada akhirnya nanti yang mahal di Indonesia itu adalah harga oksigen, yang mahal itu adalah hidup tenang. Yang mahal itu adalah lingkungan yang tertata, yang mahal adalah air bersih, yang mahal itu adalah hidup yang sehat pada lingkungannya memiliki basic konservasi,” ujarnya.

Salah satu solusi yang bisa dilakukan saat ini, kata Dedi, adalah pemerintah membuat program agar pelajar tetap produktif di tengah sekolah daring. Pemerintah bisa memberdayakan pelajar untuk melakukan pembelajaran berbasis produktif daripada sekadar belajar daring.(*)

Baca Juga : Polda Papua Kerahkan 1 Pleton Brimob dan Satgas Nemangkawi Buru OPM Sabinus Waker di Beoga