PUBLIKSULTRA.ID – Semua laboratorium yang berada di bawah Kimia Farma dilakukan pengecekan. hal ini merupakan buntut dari pemakaian antigen bekas di Bandara Kualanamu beberapa waktu lalu.
Auditor independen langsung yang melakukan pengecekan laboratorium tersebut. Sebagaimana disampaikan dalam keterangan resmi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Minggu, (16/05/2021).
Baca Juga : Erick Thohir Sebut Ada 159 Kasus Korupsi di Kementerian BUMN, 53 Pejabat Terlibat
Menteri BUMN Erick Thohir mengambil langkah tegas memecat seluruh direksi Kimia Farma Diagnostika (KFD). Surat pemecatan untuk seluruh direksi sudah dikeluarkan.
Erick Thohir bahkan turun tangan langsung menangani kasus ini. Dia menegaskan bahwa apa yang terjadi di Kualanamu adalah persoalan yang mesti direspons secara profesional dan serius.
Baca Juga : Jaksa Agung Kantongi Tujuh Nama Calon Tersangka Korupsi PT Asabri
Setelah melakukan penilaian secara terukur dan berlandaskan semangat good corporate governance, maka langkah tegas pemecatan harus diambil.
“Setelah melakukan pengkajian secara komprehensif, langkah (pemecatan) ini mesti diambil. Selanjutnya, hal yang menyangkut hukum merupakan ranah dari aparat yang berwenang,” tegasnya.
Baca: Ini Profil Direksi Kimia Farma Diagnostika yang Dipecat Erick
Menurutnya seluruh BUMN terikat pada kesepakatan bersama untuk bertindak profesional sesuai dengan core value yang dicanangkan, yakni amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Pemakaian antigen bekas di Bandara Kualanamu menurutnya bertentangan dengan core value tersebut.
“Karena memang sudah tak sejalan dengan core value tersebut, maka tidak memandang siapa dan apa jabatannya, maka kami persilakan untuk berkarier di tempat lain,” ungkap Erick.
Erick pun menjelaskan bahwa ada kelemahan secara sistem yang membuat kasus antigen bekas dapat terjadi. Hal ini berdampak luas bagi kepercayaan masyarakat.
Dia menyebut sebagai perusahaan layanan kesehatan rasa kepercayaan yang diperoleh dari kualitas pelayanan menjadi hal yang tak bisa ditawar.
“Akumulasi dari seluruh hal tersebut membuat kami berkewajiban untuk mengambil langkah ini. Ini bukan langkah untuk menghukum, tapi langkah untuk menegakkan dan memastikan bahwa seluruh BUMN punya komitmen untuk melayani, melindungi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. (*)
Editor : Heldi Satria | Sumber : CNBC Indonesia
