Home Berita NasDem Sebut Ada Hambatan Psikologis Ganggu Komunikasi Surya Paloh ke Jokowi

NasDem Sebut Ada Hambatan Psikologis Ganggu Komunikasi Surya Paloh ke Jokowi

3 min read
0
0
292
Ilustrasi Jokowi, Anies, dan Surya Paloh.

publiksultra.id – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh harus menyampaikan unek-uneknya soal Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Ketua Pemenangan Pemilu NasDem Sugeng Suparwoto mengungkapkan bahwa ada hambatan psikologis yang menghalangi Surya Paloh untuk berkomunikasi dengan Jokowi.

Salah satu contohnya ialah ketika Jokowi tidak mengundang Surya Paloh dalam pertemuan ketua umum parpol pro pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023). Jokowi juga mengakui kalau dirinya sengaja tak mengundang Surya Paloh.

baca juga : Jokowi Enggan Lewati Jalan yang Sudah Diperbaiki Pemprov Lampung: Perbaikan Sedikit Tidak Permanen

“Ya, itu lah. Itu lah faktanya, kita semuanya nggak tahu, pak Surya juga enggak tahu kok tiba-tiba ada hambatan psikologis kaya gitu,” kata Sugeng di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).

Sugeng kembali menyinggung soal pertemuan Jokowi dengan lima ketum parpol pro pemerintah di Istana Merdeka. Pertemuan itu, dinilai Sugeng, menimbulkan pertanyaan kalau misalkan Partai NasDem tidak diundang oleh Jokowi.

Kalau memang pertemuannya untuk bersilaturahmi dengan ketum parpol pro pemerintah, maka menurutnya, Partai NasDem juga ikut dilibatkan.

baca juga : Momen Prabowo Jamu Rombongan Surya Paloh, Santai Ketawa-tawa Di Meja Makan

“Kalau koalisi pemerintah, mustinya diundang Pak Surya. Kan sampai hari ini kita tegas atas moral politik etik yang baik, ingat ya, atas moral politik etika yang baik, kita tetap mendukung Pak Jokowi-Ma’ruf Amin sampai tahun 2024,” tegasnya.

Sugeng menyayangkan atas sikap Jokowi yang seolah mengabaikan NasDem hanya karena memiliki pilihan yang berbeda di Pilpres 2024.

“Kita tidak ingin, istilahnya orang jawa, tinggal glanggang colong playu sekedar kita mencalonkan capres yang ditengarai beda. itu tidak begitu,” tuturnya.

“Tetapi kita ini punya hak konstitusional juga untuk mencalonkan presiden. Untuk apa? Untuk kepentingan tahun 2024 ke sana.”

sumber: suara

Load More Related Articles
Load More By Publik Sultra
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

17 tools yang wajib dikuasai dalam aktivitas ethical hacking

Pengantar Dunia keamanan informasi adalah medan pertempuran yang dinamis, di mana para pro…