PUBLIKSULTRA.ID – Sejak proses Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta menuju Nusantara berlokasi di Kalimantan Timur, ini merupakan salah satu ambisi yang dikejar oleh Presiden Jokowi di akhir periode kepemimpinannya di Indonesia.
Walau, proyek ini butuh waktu lama dan dana ratusan Triliun, Presiden Jokowi merasa perlu ada budaya kerja baru bagi pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan.
Namun pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menuai banyak kontra di masyarakat, seperti yang disebut oleh pengamat politik, Rocky Gerung yang menyatakan semua ambisi Presiden Jokowi memang tidak bisa diintrupsi, agar dia bulat, dengan sendirinya harus diamanakan.
Tapi mau intrupsi ataupun tidak, di sini persoalannya adalah rakyat tidak diundang untuk ikut membicarakan konsep IKN atau sekedar mengusulkan nama untuk IKN.
baca juga : Keji Biadab! Viral Diduga Video Penganiayaan Mario Dandy ke David, Begini Reaksi Netizen
“Ini kan pemilihan Ibu Kota yang panitianya Presiden itu sendiri,” ucap Rocky Gerung dalam sebuah video yang diunggah 2022.
Banyak polemik dari proses pemindahan Ibu Kota Negara Indoesia ini, terutama legitimasi.
“Padahal ini ibukota harus punya legitimasi itu, bahkan secara historis Ibu Kota di seluruh dunia punya legitimasinya jelas karena rakyat juga menyetujui,” ucapnya.
Rocky Gerung menambahkan rakyat yang pro itu siapa? Selama ini yang pro adalah Partai Politik.
Walau pemerintah sebut bahwa proses pemindahan Ibu Kota Negara ini sudah dibicarakan dalam Fraksi Partai Politik.
“Ini ibu Kota Fraksi atau Ibu Kota Rakyat?” tegasnya.
baca juga : Usai Copot Ayah Mario Dandy, Sri Mulyani Minta Masyarakat Laporkan Jajaran Kemenkeu yang Lakukan Kecurangan
Sementara Presiden Jokowi menyebutkan bahwa dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara adalah yang paling penting bukan sekedar pindah gedung Kementerian, bukan fisiknya yang ingin kita pindah, kita ingin memindahkan budaya kerja baru.
Ia menambahkan bahwa ingin memindahkan pola pikir yang baru di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, karena sistemnya dari awal kita bangun, SDM-nya sejak awal kita sudah siapkan.
“Sehingga kita berharap nanti ibukota baru ini betul-betul sebuah ibukota yang negara lain tidak memiliki,” ucapnya sebagaimana di pidatonya saat Pembukaan Muktamar XVIII PP Muhammadiyah, 22 Februari 2023 lalu.
Perlu digarisbawahi adalah Ibu Kota Negara (IKN) tak seperti negara lain, pasalnya legitmasi saja masih dipertanyakan oleh masyarakt Indonesia sendiri, seperti pemaparan Rocky Gerung sebelumnya.
Khususnya orang-orang lokal di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Karena untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara alasan yang digunakan pemerintah pusat karena tanah di sana adalah HGB atau Hak Guna Bangunan bukan SHM atau Sertifikat Hak Milik.
“Presiden Jokowi menggusur hak garap rakyat Kalimantan dengan alasan HGB,” ujar Rocky Gerung.***
