PADANG, PUBLIKSULTRA.ID.COM – Eks Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Front Pembela Islam (FPI) Kota Padang, Ustadz Rizal Al Fath mengatakan, sebagai bagian dari jajaran FPI lama pihaknya mengikuti instruksi dari pemerintah. Kendati demikian, pada dasarnya selama ini gerakan dari FPI merupakan suatu kesadaran dari umat Islam dan tidak ada bedanya dari ormas Muhammadiyah dan NU.
Hal ini menanggapi keputusan pemerintah yang membubarkan organisasi masyarakat (ormas) FPI, serta diiringi dengan adanya deklarasi oleh petinggi FPI Pusat untuk pembentukan FPI baru yang dinamai Front Persatuan Islam.
“Selama ini yang kami pahami dari FPI adalah sebuah organisasi yang merupakan pemahaman keagamaan dari orang tua secara turun temurun. Bahwa kita mengaku sebagai orang Minang otomatis beragama Islam. Dan yang dipahami dari pendahulu kita adalah Islam aswaja atau Islam pertengahan,” kata Rizal saat kegiatan Advokat Sumbar Bicara seperti ditayangkan PadangTV dengan Tema FPI Reborn, Bagaimana di Sumbar?, dilansir Harianhaluan.com, Sabtu (9/1/2021).
baca juga : Curigai Pencucian Uang, PPATK Blokir Rekening FPI dan 58 Rekening Lain
Bagi Rizal, FPI yang dipahaminya selama ini adalah ormas aswaja. Maka sebagai bagian dari aswaja Sumatera Barat dan merasa bagian dari tarbiyah (pendidikan) kultural sangat merasa terwadahi dengan adanya ormas tersebut.
“Ke depan mari sama-sama kita lihat bahwa sesungguhnya deklarasi tersebut (pembentukan FPI baru) baru di Jakarta atau sepihak. Belum ada instruksi ke daerah,” ujar Rizal.
Menyikapi pembentukan FBI baru, Rizal menampik tidak mengikuti pusat. Tetapi reaksi di daerah belum secara struktural adanya instruksi dari pengurus pusat. Di daerah ada gerakan-gerakan yang mendeklarasikan berupa support moral kepada pengurus DPP yang sedang dilanda ‘bencana’ sekarang ini.
“Itu tidak lebih bagi kami di daerah merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara atau pimpinan kami di pusat. Bahwa kami merasakan dizolimi iya, jadi gerakan dari rekan-rekan itu tidak lebih dari support moral,” ulas Rizal.
Rizal menegaskan, anggota FPI menyadari bahwa aturan yang ada di negara ini sudah disepakati bersama. Hanya saja ormas tersebut saat ini sedang diciderai dan ini yang tengah diperjuangkan oleh para ahli di bidang hukum.
baca juga : Kapolri Bentuk Tim Khusus Merespons Temuan Komnas HAM soal Kasus FPI
“Loyalitas FPI pada kebenaran dan hak, tidak pernah kami mendapat doktrin dan instruksi dari FPI tentang aturan atau mekanisme yang tidak berlaku di negara. Selama saya bergabung di FPI tidak ada satu pun instruksi yang bertentang dengan aturan negara, setiap kegiatan yang dilakukan di Sumatera Barat selalu berkoordinasi dengan Polri,” imbuh Rizal.
Rizal menambahkan, ada 3 (tiga) bagian di FPI terdiri dari simpatisan, calon anggota dan anggota. Untuk menjadi anggota harus paham dulu dengan seluk beluk FPI karena ada perjuang dalam ormas aswaja. Maka yang sudah teregistrasi sebagai anggota FPI di Kota Padang ada sebanyak 50 orang, jika di Provinsi sebanyak 350 orang.
“Besarnya FPI itu karena simpatisan, besarnya FPI karena kepada pecinta kami imam besar Habib Rizieq Shihab,” ciletuk Rizal.
Seperti ramai diberitakan, Pemerintah resmi membubarkan dan melarang seluruh aktivitas ormas FPI. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, secara de jure FPI telah bubar sejak 21 Juni 2019.
Kemudian berdasarkan putusan MK Nomor 82 PUU 11/2013 yang diteken pada 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan bakal menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan ormas tersebut. (*)
Reporter : Milna Miana | Editor : Rahma Nurjana | Sumber : Harianhaluan
