Publiksultra.id – Pemilu serentak 2024 akan menjadi momen tersibuk bagi peyelenggara pemilu, pasalnya selain masyarakat tentunya penyelanggara pemilu diharapkan betul-betul mengahasilkan sosok pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat serta dapat membawa Indonesia menjadi Negara yang mampu bersaing di Asia dan Eropa. Kesiapan pemilu 2024 sudah nampak diawal tahun 2023 mulai dari banyaknya iklan-iklan online, spanduk, banner, baliho dan lain-lain. Yang menjadi fokus perhatian masyarakat adalah banyaknya kaum milenial yang siap bertarung pada ajang pemilu serentak 2024. Informasi ini tak terlepas dari semua media online dan media sosial masyarakat yang membuka informasi gambaran pemilu 2024.
Indonesia memiliki jumlah kabupaten sebanyak 416, kabupaten administrasi 1, sementara kota sebanyak 98, dan kota administrasi 5 dalam 38 provinsi di Indonesia. Hal ini tentu saja membuka peluang besar bagi hak setiap warga negara Indonesia untuk membuktikan diri menjadi sosok calon pemimpin bagi mimpi rakyat Indonesia.
Pemilu tentunya mendapat paradigma tersendiri bagi setiap orang yang memberikan pandangan apakah sebagai penerus perjuangan pendahulunya yang bisa memberikan dampak kesengsaraan atau kesejahteraan bagi rakyat. Hal lain juga diungkapkan bahwa pemilu sebagai tempat pelestarian dinasti, hal ini nanti akan terlihat jelas menjelang pemilu 2024 nantinya.
Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh calon baik independent maupun parpol pada pemilu 2024 nantinya tidak terlepas dorongan orang disekeliling maupun sampai pada tingkat budaya senior – junior. Fokus pada tantangan ini adalah peran senioritas sabagai pendobrak kobaran semangat kaum milenial yang menjadi aset akan kepemimpinan masa mendatang.
baca juga : 4 Tanaman Hias Ini Cocok untuk Indoor, Bikin Ruangan Makin Cantik!
Tidak banyak dari kaum milenial terus mengasah diri untuk membuktikan diri dengan doktrin “Nothing is impossible” yang muda akan berkarya hal ini sebagian besar tidak terlepas dari peran senioritas dalam membagikan pengalaman kepada kaum milenial. Prof. Dr. H. Suwatno, M.Si Direktur Direktorat Kemahasiswaan UPI mengungkapkan, generasi milenial yang berpartisipasi dalam Pemilihan anggota legislatif, dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Di tingkat pusat (DPR RI), di tahun 2019 ada 52 caleg terpilih dari kalangan milenial. Jika tolak ukurnya adalah tingkat pusat (DPR RI) maka tentu dari total 575 caleg terpilih 10% diantaranya adalah pemuda yang mewakili rakyat.
Fokus perhatian?, karakter dan perilaku politik yang dimiliki generasi milenial di era 4.0 ini sangat khas dalam melakukan partisipasi politik. Kembali pada satu dekade terahir, mereka sangat aktif menjadi bagian atau segmen masyarakat yang paling banyak menggunakan media sosial berbasis internet dalam merespon isu-isu politik maupun dalam melakukan aktivitas politik.
Penggunaan internet di kalangan milenial hari ini telah mencapai 88% menjadi sasaran utama pegiat politik. Sebagian besar waktu yang dihabiskan generasi milenial ini adalah penggunaan teknologi informasi berbasis internet yang menjadi gaya sekaligus rutinitas hidup mereka. Komariah & Kartini 2019 menuturkan bahwa media sosial ini sangat efektif sebagai sarana untuk melakukan penyebaran informasi, pengembangan pengetahuan, termasuk untuk melakukan kampanye politik.
Kebanyakan yang kita ketahui, partisipasi politik generasi muda (terutama mahasiswa) pada umumnya mereka lebih banyak memilih posisi di luar kekuasaan. Mereka berpolitik secara etis, sebagai penjaga moralitas politik publik. Pilihan demikian adalah pilihan yang baik dan memang harus ada sebagian generasi muda yang berperan sebagai alat kontrol kekuasaan pada tiap zaman.
baca juga : Wajib Kamu Kenali! Inilah Tanda Ginjal Bermasalah
Kekhawitirannya adalah, semoga tidak melahirkan generasi muda kehilangan idealismenya begitu masuk ke dunia politik. Mereka harus tetap memegang teguh nilai-nilai kebaikan, kebenaran dan keadilan, yang tertuang dalam perkataan Aristoteles, bahwa politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Jadi hakikatnya berpolitik adalah ikhtiar untuk mewujudkan kebaikan bersama, bukan kerusakan bersama. Itu yang harus dicamkan oleh generasi milenial.
Miris saja, selama ini dunia politik dipersepsikan secara buruk oleh masyarakat, termasuk oleh sebagian generasi muda. Hal tersebut tertuang dalam riset yang dilakukan oleh Litbang Media Indonesia, ada beberapa alasan generasi milenial tidak tertarik pada politik, antara lain; Menganggap politik sebagai hal yang membosankan, Aktor-aktor politik lebih mementingkan diri sendiri, dan banyak hoaks yang beredar.
Paradigma tersebut jelas tidak bisa disalahkan sepenuhnya, karena kebanyakan dari mereka memandang secara heuristis berdasarkan peristiwa yang terjadi selama ini. Maka dari itu, tugas wajib dari generasi milenial dan post-millenials hari ini sampai pada masa depan adalah melakukan perubahan atau perbaikan terhadap budaya dan nilai-nilai politik yang masih jauh dari kata baik. Marilah kita gali kembali teladan-teladan politik dari para pendiri bangsa kita. Ada banyak learning points yang didapatkan kaum milenial jika belajar dari para founding fathers bangsa ini.
Para aktor utama dari founding fathers bangsa ini adalah mereka yang tulus selalu memikirkan nasib bangsa dan negaranya. Meskipun mereka tidak “satu warna” (beragam warna ideologi politik), namun mereka tetap meyakini bahwa politik adalah kegiatan untuk menciptakan kebaikan bersama, meski dengan cara pikir yang majemuk. Namun, mereka tetap dapat menjaga persatuan Indonesia. Kedua, mereka adalah orang-orang yang aktif dalam dunia politik di usia yang masih sangat belia.
baca juga : Ini 5 Makanan Wajib Dikonsumsi Pria agar Panjang Umur
Sang proklamator bapak Soekarno, Beliau ini mulai populer semenjak masuk sebagai anggota Jong Java cabang Surabaya di usianya yang baru 14 tahun. Kemudian, di usianya yang baru 25 tahun, Bung Karno mendirikan Algemeene Studie Club (ASC) atau klab kuliah umum di Tanah Pasundan, Bandung pada tahun 1926, yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia (PNI). Hingga akhirnya sejarah bangsa ini mencatat Ir. Soekarno menjadi presiden Republik Indonesia pertama, di usianya yang baru menginjak 44 tahun.
Beralih ke Mohammad Hatta. Beliau yang usianya hanya terpaut 1 tahun lebih muda dari Soekarno, sudah aktif di pergerakan politik di usia belasan tahun. Di usia pelajar, beliau sudah aktif di Jong Sumatranen Bond sebagai bendahara. Di usia 24 tahun, beliau sudah menjadi pimpinan organisasi Perhimpunan Indonesia. Hingga pada akhirnya pula beliau menjadi Wakil Presiden RI pertama di usianya yang baru 43 tahun.
Adapun para inisiator bangsa lainnya, seperti Mohammad Yamin, H. Agus Salim, Wahid Hasyim, Mohammad Natsir dan masih banyak lagi. Tokoh-tokoh seperti mereka, barangkali semakin langka di era ini. Namun, kita harus meyakini bahwa sejarah itu tidak berjalan secara linear. Kita masih memiliki harapan besar kepada generasi di masa yang akan datang. Melalui pendidikan politik yang berkualitas dan beradab, kita harapkan peran generasi milenial dan juga post-milenial di masa depan lebih banyak membawa perubahan yang lebih maju dalam kehidupan politik kita.
Riwayat inilah yang seharusnya menjadi doktrin juga menjadi pelajaran untuk diamalkan atau menjadi cita-cita para kaum milenial dalam mempersiapkan diri sebagai calon wakil rakyat dan pemimpin negara yang akan menduduki singgasana nantinya, bukan sebagai ajang penerus dinasti ataupun sebagai ajang memperkaya diri.
oleh : Aqmal Khaery, S.Si., M.Si.
