Home Berita Dituding Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024, Jokowi Dibela PAN: Sering Jadi Korban Playing Victim

Dituding Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024, Jokowi Dibela PAN: Sering Jadi Korban Playing Victim

3 min read
0
0
12,522
Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya mencoba jalan rusak di Jalan Terusan Ryacudu Lampung, Jumat (5/5/2023). (Laily Rachev – Biro Pers Sekretariat Presiden)

publiksultra.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah digempur serangan dari berbagai pihak karena dianggap terlalu ikut campur urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menilai kalau Jokowi kerap menjadi korban ‘playing victim’.

“Tetapi, sering kali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu,” kata Viva melalui keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).

baca juga : NasDem Sebut Ada Hambatan Psikologis Ganggu Komunikasi Surya Paloh ke Jokowi

Hal tersebut disampaikan Viva karena menilai Jokowi tidak pernah melarang siapa pun untuk maju serta tidak melarang siapa pun ikut berkontestasi pada Pilpres 2024. Sementara itu, Jokowi tampak selalu disalahkan ketika berbicara politik.

“Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masak enggak boleh sih?” ucapnya.

Lagipula menurutnya, suatu keniscayaan bagi seorang Jokowi ikut berbicara soal politik khususnya mengenai Pilpres 2024. Sebab, ia menilai kalau jabatan presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik.

baca juga : Surya Paloh Tak Senang Lihat Jokowi Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024

“Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bicara soal politik atau ikut ke dalam proses politik, (maka itu) adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau take it for granted,” tuturnya.

Viva menambahkan bahwa sikap dan tindakan Jokowi terkait Pilpres 2024 pun masih dalam koridor yuridis dan etis. Selain itu, lanjutnya, tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang jika Jokowi sering bertemu, berdiskusi, atau bertukar pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah.

Bahkan, menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar pemerintahan berjalan baik dan kuat untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan baik. [ANTARA]

Load More Related Articles
Load More By Publik Sultra
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Menerapkan Teknologi untuk Kesehatan: 10 Ide Proyek IoT di Bidang Kesehatan

Kesehatan adalah hal penting bagi kita semua, bukan? Sekarang, bayangkan jika teknologi bi…