Analis Politik: Jika Moeldoko Disahkan Jadi Ketum Demokrat, Negara Sedang Sakit

JAKARTA, PUBLIKSULTRA.ID – Kisruh Partai Demokrat bakal memasuki babak baru jika hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Medan, diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kemenkumham sudah memastikan akan memproses hasil KLB yang menetapkan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketum baru Partai Demokrat.

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, jika pemerintah diwakili Kemenkumham ternyata mengesahkan KLB Deliserdang atau Moeldoko sebagai Ketum baru Partai Demokrat, maka dipastikan negara sedang sakit.

Baca Juga : Elektabilitas AHY untuk Pilpres 2024 Dinilai Masih di Atas Moeldoko

“Kalau negara sedang sakit, dilegalkan itu KLB Deli Serdang. Pertanyaannya negara sakit atau masih waras?” ungkap Pangi kepada MNC Portal Indonesia, Minggu (7/3/2021).

Berkaca dari beberapa kasus dualisme partai sebelumnya, Pangi memprediksi Kemenkumham bakal tetap mengesahkan KLB di Deli Serdang. Sebab, kata Pangi, Kemenkumham kerap mengesahkan sejumlah KLB partai lain yang dianggapnya justru bodong atau abal-abal.

Baca Juga : KLB Demokrat Putuskan Moeldoko Jadi Ketum, DPD PD Jateng: Lawan, karena Kami Setia pada AHY

“Ya hampir tidak ada sih Kemenkumham tidak mengesahkan KLB selama ini. Tanda-tanda negara lagi sakit, sakit dalam penegakan hukum, korupsi, sakit dalam demokrasi, iklim demokrasi dirusak, partai-partai dihabisi,” ungkap Pangi, dilansir okezone.com.

“Kalau memang hukum ditegakkan, harusnya KLB itu dibubarkan, tapi kan enggak ada yang bisa bubarkan. Karena tahu sumber kekuasaannya di mana,” imbuhnya.

Baca Juga : SBY Sebut Kepala Staf Presiden Moeldoko Rugikan Jokowi

Pangi meyakini institusi Polri sudah mengetahui dalang dibalik kudeta Partai Demokrat. Namun, Pangi menilai Polri tidak bisa berbuat banyak. Sebab, ia menduga dalang kudeta Partai Demokrat sangat dekat dengan kekuasaan.

“Sekarang ada Moeldoko tuh di KSP, gimana caranya Moeldoko tidak ada kaitan dengan KSP, dengan presiden? Ini Moeldoko kan memang orang Istana, kecuali Moeldoko diberhentikan, ini enggak ada kaitan dengan presiden, iya karena Moeldoko sudah diberhentikan,” beber Pangi

Baca Juga : Moeldoko akan Rekrut Tenaga Mitra untuk Awasi Penyaluran Bansos

“Kalau yang disahkan mana nanti, ya kalau LKLP-nya Moeldoko yang DPC tidak hadir, DPD enggak ada, kemudian kuorumnya engga ada, enggak tercapai, kemudian Moeldoko bukan pengurus partai, bukan kader, tiba-tiba yang disahkan itu, ya negara sakit menurut saya,” sambungnya.

“Memutuskan, menetapkan Jenderal (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” kata pimpinan sidang KLB, Jhoni Allen Marbun, Jumat, 5 Maret 2021.

Menanggapi KLB tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun putranya yang juga Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan abal-abal. Sebab, KLB tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam AD/ART Partai Demokrat.(*)