JAKARTA, PUBLIKSULTRA.ID– Pasca ditiadakannya pelaksanaan ibadah haji tahun 2021, dana haji kini menjadi sorotan publik. Dalam kaitan ini, Ustaz Adi Hidayat (UAH) mencoba mengklarifikasi hal tersebut kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Ustaz Adi Hidayat menegaskan bahwa tak ada kepentingan apapun yang dibawa terkait klarifikasi ini pada saat kunjungan ke kantor BPKH. Ia menyebut, kunjungan ini sebagai bentuk wadah masyarakat yang mempertanyakan dana haji tersebut.
“Jadi saya datang betul-betul untuk silaturahim, membawa amanat teman-teman sekalian untuk klarifikasi. Enggak ada kepentingan-kepentingan duniawi, macam-macam, tidak,” katanya dikutip Okezone dari channel yotubenya, Sabtu (12/6/2021).
Baca Juga : Soal Fitnah Donasi Palestina, Ustaz Adi Hidayat Siap Bawa Penyebar ke Jalur Hukum
Tak hanya itu, Ustaz Adi Hidayat juga menampilkan cuplikan video pada saat kunjungannya ke kantor BPKH dalam rangka klarifikasi dana haji ini. Dalam kaitan ini, sedikitnya ada 9 pertanyaan dari masyarakat yang telah ditampungnya dan kemudian disampaikan kepada masyarakat.
Saat pertemuan tersebut, UAH pun mencoba membacakan satu per satu daftar pertanyaan dari masyarakat kepada BPKH. Salah satu pertanyaannya terkait dengan pembatalan haji tahun ini lantaran keuangan haji sudah tidak ada.
Tak hanya itu, pertanyaan lain yang dilontarkan misalnya terkait dengan kebenaran pemerintah memiliki utang pembayaran pelayanan (akomodasi) di Arab Saudi; kebenaran soal dana haji diinvestasikan ke pembiayaan infrastruktur.
baca juga : Dear Jamaah, Simak Nasihat Ustaz Adi Hidayat Terkait Pembatalan Ibadah Haji
Selain itu, UAH juga mempertanyakan apakah BPKH telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam proses klarifikasi ini, pertanyaan-pertanyaan UAH pun dijawab satu per satu oleh Anggota Dewan Pengawas BPKH Muhammad akhyar Adnan.
Di akhir pertemuan, Ustaz Adi Hidayat juga mendorong agar semua pihak yang berkepentingan dalam hal urusan haji ini untuk duduk bareng untuk menyudahkan polemik-polemik di tengah masyarakat.
“Kita undang nih dari Kemenag nya, Kemenkeu nya, Kemenkesnya, lalu misalnya ada dari pihak kedutaannya juga, dari MUI, dan juga kawan-kawan yang terlibat memberikan masukan yang mungkin itu akan positif, saya kira akan bagus juga,” pungkasnya.(*)
Editor : Rahma Nurjana | Sumber : okezone.com
