PUBLIKSULTRA.ID – Sengkarut hobi mewah pegawai pajak kian cederai masyarakat akar rumput. Pasalnya di tengah keterpurukan ekonomi yang masih menghantui, terbaru ada kabar sebuah komunitas motor gede atau moge khusus instansi pemerintah itu.
Kabar itu diketahui setelah tersebarnya foto Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo tengah mengendarai moge bersama komunitas BlastingRijder DJP yang konon katanya bentukan pegawai pajak.
Menanggapi itu Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat mengecam tindakan Dirjen Pajak Suryo Utomo dan para pegawai pajak lainnya yang tergabung dalam komunitas moge tersebut.
Ia mengatakan adanya komunitas moge BlastingRijder DJP sangat mencederai kepercayaan masyarakat Indonesia.
“Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” tulis Sri Mulyani dikutip Harianhaluan.com dari akun Instagram pribadinya, pada Minggu 26 Februari 2023.
baca juga : Waduh! Sri Mulyani Sebut Tahun 2045 Akan Banyak Orang Kesepian
Sri Mulyani dengan tegas memerintahkan kepada Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk menjelaskan sumber harta dan jumlah kekayaan secara terbuka kepada publik sesuai yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
“Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat/publik mengenai jumlah Harta Kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN,” tegas Sri Mulyani.
Kemudian Sri Mulyani menambahkan supaya komunitas BlastingRijder DJP yang mayoritas diisi para pegawai pajak untuk segera dibubarkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
baca juga : Usai Copot Ayah Mario Dandy, Sri Mulyani Minta Masyarakat Laporkan Jajaran Kemenkeu yang Lakukan Kecurangan
Menurutnya adanya komunitas moge di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat membentuk pandangan negatif dalam masyarakat Indonesia.
“Meminta agar klub BlastingRijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai Moge – menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP,” tukas Sri Mulyani.
Di sisi lain Sri Mulyani juga mengatakan sekalipun membeli moge dengan gaji resmi dari Kemenkeu tetap saja melanggar aturan azas kepatutan bermasyarakat.
“Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi; mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat/pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik,” pungkasnya.***
