JAKARTA, PUBLIKSULTRA.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mendapat kritik tajam lantaran irit bicara soal Formula E. Pasalnya, ada sejumlah ketidakjelasan dan kontroversi yang menyelimuti hajatan balapan mobil listrik yang bakal digelar pada 2022 itu.
“Jauh lebih gentle dan berani Gubernur NTB,” kata analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno dikutip dari Kompas.com, Kamis (18/11/2021).
Baca Juga: UNESCO Tetapkan Jakarta Kota Sastra Dunia, Anies Baswedan: Kualitas Manusia Memang Penting
“Jadi kalau lihat hajatan balapan Jakarta dan NTB, orang jauh lebih respek dengan NTB. Tidak ada gejolak, tidak ada kegaduhan, tidak ada resistensi, tidak ada laporan ke KPK. Artinya, jauh lebih clear dan jauh lebih siap,” lanjutnya.
Anies sudah berulang kali meninggalkan wartawan tanpa sepatah kata ketika ditanya soal Formula E pada sesi wawancara.
Baca Juga: Prabowo-Ganjar-Anies Teratas, Puan Maharani Urutan Bontot
Selasa lalu, sesaat setelah mengantar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD ke mobilnya di Pendopo Balai Kota DKI Jakarta, Anies hanya memberikan lambaian tangan, mengangkat jempol tangan kanannya, dan pergi saat ditanya soal Formula E.
Pada 8 September lalu, setelah melayani pertanyaan soal banjir dan ekonomi di masa pandemi, Anies melengos dan langsung balik kanan ketika ditanya soal Formula E 2022.
“Ini barang dagangannya lagi dipromosikan, tapi kenapa dia malas komentar?” kata Adi.
Padahal, Formula E merupakan hajatan yang dipersiapkan dengan serius oleh Pemprov DKI.
Keseriusan menggelar balapan itu, misalnya, terlihat dari besaran dana yang sudi digelontorkan hanya untuk membayar commitment fee, yaitu sebesar Rp 560 miliar.
Anies pun mendesakkan Formula E masuk dalam revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang hingga sekarang tak kunjung dibahas di DPRD.
Anies juga sampai menggalang dukungan politik dari parlemen untuk menghindari interpelasi soal Formula E yang digulirkan oleh PDI-P dan PSI.
“Apa susahnya Anies ngomong soal Formula E? Kan tinggal dijawab, bahwa sedang proses atau sedang pematangan. Jawab sajalah sesuai apa yang jadi concern dan kebijakannya,” ungkap Adi.
” Kalau yang ngomong orang lain kan orang tidak terlampau percaya. Misalnya yang ngomong adalah fraksi yang menolak interpelasi, kan orang tidak percaya, orang kan mau dengar gubernur,” kata dia. (*)
Sumber: kompas.com
