JAKARTA, PUBLIKSULTRA.ID – Pengamat Komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga memperkirakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan reshuffle kabinet setelah DPR RI menyetujui penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi.
Dengan digabungnya dua kementerian tersebut, Jamiluddin menyarankan Presiden Jokowi untuk mengganti Nadiem Makarim. Sebab, selama memimpin Kemendikbud, belum ada gebrakan Nadiem yang membanggakan.
Baca Juga : Nadiem Siapkan Rp 2,6 Triliun untuk Kuota Internet Tahun Ini
“Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) juga menginginkan Nadiem di reshuffle,” kata pengamat dari Universitas Esa Unggul itu di Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Dengan bergabungnya Kemenristek ke Kemendikbud, Nadiem dikhawatirkan semakin tidak mampu memimpin kementerian tersebut. Padahal penggabungan itu diharapkan riset akan semakin berkembang di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi.
Baca Juga : Nadiem: Sekolah yang Gurunya Sudah Vaksin Harus Sediakan Opsi Tatap Muka
“Kapasitas Nadiem tampaknya tak cukup mumpuni menangani hal itu. Karena itu, Presiden Jokowi sebaiknya mencari sosok yang tepat agar penggabungan dua kementerian itu membuahkan hasil. Bambang Brodjonegoro tampaknya layak dipertimbangkan untuk mengisi pos tersebut,” jelasnya.
Selain itu, menurut Jamil, Jokowi juga layak mengevaluasi menteri lainnya yang selama ini kinerjanya dipersepsi publik rendah. Para menteri ini selayaknya ikut direshuffle.
Baca Juga : Siap-siap Ya! Besok Kuota Internet dari Kemdikbud Mulai Cair, Ini Perinciannya…
Dia menyebut Menteri Komuniksi dan Informatika Johny G. Plate, salah satu yang layak direshuffle. Dia menilai Johny Plate praktis hanya memimpin informatika, sementara komunikasinya diabaikan begitu saja.
Padahal di era pandemi dan resesi ini, seharusnya Kemenkominfo aktif mengkomunikasikan hal itu agar masyarakat mempunyai pemahaman yang utuh. Namun hal itu tidak dilakukan Kemenkominfo.
“Sebaiknya Menkominfo adalah sosok yang memiliki keahlian komunikasi. Tujuannya agar dapat merancang sistem komunikasi yang sesuai dengan era otonomi daerah,” jelas Dekan Fikom IISIP Jakarta 1996 – 1999 itu.
Anggota kabinet lainnya yang dinilai layak dicopot adalah Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Mantan Panglima TNI pada era Presiden SBY itu dinilai Jamil sudah tak layak menduduki posisi tersebut setelah cawe-cawe urusan internal Partai Demokrat.
“Hal ini secara langsung telah mengotori lembaga KSP yang seharusnya netral. Keberadaan Moeldoko di KSP juga akan membebani Jokowi. Publik akan mempersepsi istana melindungi Moeldoko bila ia tetap bercokol di KSP. Dengan direshuffle, lembaga kepresidenan akan terbebas dari tudingan negatif. Publik akan yakin Jokowi tidak melindungi Moeldoko,” kata Jamil.
Jamil juga nenyebut Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly juga paling banyak disorot publik. Hasil survei IPO, menteri satu ini justeru yang paling dominan diminta responden untuk direshuffle. (*)
Reporter : Sam | Editor : Heldi Satria
