publiksultra.id – Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sudah seharusnya Presiden Joko Widodo tidak memberikan legitimasi bagi menterinya untuk merangkap jabatan, terlebih memberikan restu. Hal ini berkaitan dengan etika dan bagian dari upaya reformasi birokrasi.
“Sikap Presiden Jokowi yang membiarkan hal ini terjadi, juga tidak tepat. Ini semata bukan persoalan kinerja menterinya, tapi juga soal etika jabatan dan kesadaran membangun komposisi pemerintahan yang beradab,” ujar Ray Rangkuti pada Senin (20/2/2023).
Ia menilai bahwa Jokowi telah menghidupkan kultur orde baru saat para pejabat merangkap jabatan dan turut berkontribusi pada lambannya birokrasi yang dampaknya bisa dirasakan sampai saat ini. Bukannya memperbaiki, menurutnya Jokowi justru bersikap sebaliknya.
baca juga : Presiden Jokowi Akan Benahi PSSI dan Timnas Indonesia Jelang Piala Dunia 2040
“Oleh karena itu, kita meminta presiden segera mengoreksi hal ini,” lanjutnya.
Ray menyoroti dua menteri kabinet Indonesia Maju yang berkecimpung menjadi pengurus PSSI. Keduanya juga telah bertemu Presiden di Istana Negara.
Erick Thohir menegaskan pemerintah tidak akan mengintervensi PSSI sementara Zainudin Amali juga mengaku sudah direstui Jokowi.
baca juga : Jawaban Tegas Mahfud MD Mengenai Penundaan Pemilu 2024 Untuk Menjegal Capres yang Tidak Disepakati
Menurutnya, membiarkan menteri merangkap jabatan merupakan hal yang tidak etis. Terlebih, dua menteri menjabat sebagai pengurus dalam satu organisasi yang sama.
“Sangat tidak tepat. Bahkan amat tidak tepat dua menteri menjadi pengurus dalam satu organisasi olah raga yang sama yaitu PSSI,” pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
sumber: suara.com
