PublikSultra – Komisi I DPR mewanti-wanti Prabowo Subianto dalam menyampaikan opini, menyusul proposal damai milik Menteri Pertahanan RI ini yang ditolak mentah-mentah oleh Ukraina.
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid meminta Prabowo untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.
“Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina,” kata Meutya dalam keterangan tertulis, Senin (5/6/2023).
Politikus Partai Golkar itu menegaskan bahwa posisi Indonesia sudah menyetujui resolusi yang telah dikeluarkan oleh PBB. Di mana resolusi itu meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina dan menarik mundur pasukannya dari Ukraina.
“Indonesia mendukung Resolusi yang menjunjung tinggi penegakan Rule of Law khususnya Piagam PBB, Hukum Internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia” kata Meutya.
Meutya mengatakan sebagai negara yang menganut politik luar negeri nebas aktif, Indonesia terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral.
“Serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir pada konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia,” kata Meutya.
Solusinya Ditolak
Diketahui Prabowo kini harus gigit jari lantaran solusi damai yang ia tawarkan untuk merampungkan konflik Rusia-Ukraina ditolak mentah-mentah oleh Menhan Ukraina.
Tak tanggung-tanggung, Menhan Ukraina yang berada di bahwa komando Presiden Volodymyr Zelenskyy tersebut melontarkan kata ‘aneh’ untuk menilai usulan Prabowo.
Sebelumnya, usulan tersebut disampaikan oleh sang Menhan RI di pertemuan menhan sedunia di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Sabtu (3/6/2023).
Lantas, seperti apa isi poin usulan damai Prabowo? Apa alasan Menhan Ukraina bisa menilai solusi yang ditawarkan Prabowo aneh?
5 poin utama usulan solusi damai Prabowo terhadap konflik Rusia-Ukraina
Prabowo kala itu menelurkan 5 poin solusi damai yang terdiri atas gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 kilometer dari posisi serangan masing-masing pihak, dan pembuatan DMZ (zona demiliterisasi) di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina.
Sang Menhan RI tersebut juga mengusulkan pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB, referendum di wilayah sengketa.
Referendum tersebut diperuntukan demi menentukan bagi warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung ke Rusia atau Ukraina.
Tak lupa, Prabowo menuntut agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang bertujuan mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.
Dianggap Aneh
Sayangnya, usulan Prabowo kini ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Olekssi Reznikov.
Reznikov bahkan menuding rencana yang diutarakan oleh Prabowo datang dari Rusia, bukan dari Ukraina.
“Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia,” kata Reznikov dalam dialog tersebut.
Reznikov langsung ‘menyemprot’ Prabowo habis-habisan dan menyebut usulannya aneh.
“Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami dengan rencana aneh ini,” tegas Reznikov.
Lebih lanjut, Reznikov menegaskan bahwa usulan Prabowo tak melihat situasi dari kacamata Ukraina yang menilai bahwa apa yang terjadi di daerah konflik di tanah Ukraina adalah genosida.
“Di wilayah pendudukan, pasukan Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan genosida. Sekarang Rusia berusaha untuk mengganggu serangan balik Ukraina,” sesal Reznikov.
Sumber: Suara
