publiksultra.id – Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana mengevaluasi jabatan perwira TNI pada jabatan sipil. Menanggapi pernyataan Jokowi, Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mempertanyakan niatan evaluasi tersebut.
Rencana evaluasi oleh Jokowi tersebut menyusul penetapan tersangka Kepala Basarnas. Namun, menurut Christina, rencana evaluasi yang disampaikan Jokowi harus jelas, terutama menyangkut konteks evaluasi yang dimaksud presiden.
“Kami meminta penjelasan lebih utuh, konteks evaluasi yang dimaksud presiden ini seperti apa? Apalagi ada pernyataan ‘semua akan dievaluasi’ ini maksudnya bagaimana? Harus jelas dulu di situ,” kata Christina kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).
Apabila evaluasi menyangkut pos penempatan perwira TNI pada jabatan sipil, menurut Christina, tentu akan menyangkut revisi undang-undang.
Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang, Ketua DPD RI: Antisipasi Lonjakan Pengangguran
Pasalnya, penempatan perwira TNI pada jabatan sipil telah diatur dalam Undang-Undang 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Christina menguraikan, Pasal 47 UU TNI mengatur ketentuan prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.
“Apakah konteks pos penempatan yang mau dievaluasi? Maka tentunya kita membutuhkan penjelasan yang lebih utuh mengenai hal ini agar tidak menimbulkan polemik atau pertanyaan,” kata Christina.
Christina juga menanyakan kembali mengenai konteks evaluasi yang dimaksud Jokowi lebih terkait dengan persoalan hukum serta penyelewengan anggaran agar di kemudian hari tidak terjadi lagi apa yang dialami Kepala Basarnas dengan KPK?
Karena itu, Komisi I mengenbalikan lebih dulu kepada presiden tentang konteks evaluasi yang sebelumnya disampaikan
“Kami kembalikan dulu pada Presiden Jokowi, maksud evaluasinya seperti apa. Meski kami tentu sepakat jika tujuan evaluasi dalam rangka perang terhadap korupsi dan memastikan koordinasi antarlembaga negara bisa berjalan dengan baik,” kata Christina.
Respons TNI
Pihak TNI merespons mengenai rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan evaluasi sejumlah perwira TNI di jajaran lembaga negara.
Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono menyampaikan, evaluasi tersebut sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.
“Hak prerogatif presiden,” kata Julius saat dikonfirmasi, Selasa (1/8/2023).
Sebelumnya, Jokowi mengaku akan mengevaluasi penempatan perwira TNI aktif dalam sejumlah jabatan sipil di kementerian dan lembaga. Evaluasi ini menyikapi penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di KPK.
“Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi,” kata Jokowi di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Baca Juga: Setelah Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, PDIP Akan Ubah Kriteria Cagub pada Pilkada 2024
Seperti diketahui, Puspom TNI telah resmi menetapkan Henri dan Afri sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang di Basarnas.
Pengumuman tersangka kasus dugaan korupsi itu disampaikan oleh Danpuspom TNI, Marsekal Muda TNI Agung Handoko dalam konfrensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (31/7/2023).
Henri dan anak buahnya, Afri Budi Cahyanto menjadi tersangka dugaan penerima suap. Pada saat Afri terjaring operasi tangkap tangan (OTT), penyidik menemukan uang Rp 999,7 juta. Selain itu, keduanya juga diduga menerima suap senilai Rp 4,1 miliar.
Suap tersebut diduga untuk memenangkan pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar, public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp 17, 4 miliar, dan ROV untuk KN SAR Ganesha (multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp 89,9 miliar.
Tersangka pemberi suap tiga orang petinggi perusahaan, yaitu Komisaris Utama PT MGCS (Multi Grafika Cipta Sejati) Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT IGK (Intertekno Grafika Sejati) Marilya, Direktur Utama PT KAU (Kindah Abadi Utama) Roni Aidil.
Informasi dan penyidikan yang dilakukan KPK pada rentang waktu waktu 2021 hingga 2023, Henri dan Afri juga diduga menerima suap Rp 88,3 miliar terkait pengadaan barang dan jasa.
sumber : suara.com
