Kendari, 19 September 2023. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) secara nasional resmi berdiri pada tanggal 21 mei 1973. Organisasi ini lahir dari pernyataan sikap secara bersama oleh enam organisasi nelayan sebelumnya, yakni; Organisasi Nelayan Golkar, Pungurus pusat SERNEMI, Pengurus Besar Serikat Nelayan Islam Indonesia, Gerakan Nelayan Marhein, Karyawan Nelayan Pancasila, dan Dewan Pimpinan Pusat GENSI. Sejak resmi berdiri, praktis tidak ada lagi organisasi nelayan selain HNSI.
Terpinggirkannya nelayan dalam proses politik dan hukum terjadi karena sangat lemahnya posisi tawar nelayan kita di mata pemerintah. Pada tingkat politik nelayan merupakan aktor terlemah dalam relasi kekuasaan pengelolaan sumberdaya. Secara politik, nelayan tidak berdaya menghadapi industri yang merusak laut maupun menghadapi kekuatan luar, global, kapital dan negara. Dari aspek hukum lemah karena tidak ada perlindungan terhadap hak-hak komunal pesisir atau nelayan (hukum adat dan kearifan local dalam konsep pengelolaan SD pesisir dan lautan). Bagaimana posisi tawar nelayan tidak menjadi lemah, kalau produk hukum yangdilahirkan pun mereka (nelayan) tidak mendapatkan legitimasi.
Fenomena dan fakta tersebut di atas tentu bisa dipahami karena berkaitan erat dengan strategi dan kebijakan pemerintah masa lalu yang menganaktirikan sumberdaya pesisir dan lautan. Diperparah dengan konfigurasi kebijakan ekonomi bahwa sumberdaya perikanan laut adalah milik bersama (common property), sentralistik dan mengabaikan pluralisme hukum masyarakat. Kebijakan wilayah pesisir dan lautan yang didasarkan pada doktrin “common property” telah menyebabkan wilayah laut nasional menjadi arena pertarungan di bawah kekuasaan “hukum samudra,” siapa yang kuat akan keluar sebagai pemenangnya. Konsekuwensi logisnya, selain gagal memberikan perlindungan hukum bagi pelaku-pelaku utama dan sumberdaya alam, juga kerugian yang timbulkannya cukup besar baik secara ekonomi sumberdaya (overeksploitasi), ekologis (kerusakan ekosistim sumberdaya alam pesisir dan laut (perikanan)), maupun kemiskinan structural yang diderita oleh masyarakat pesisir-nelayan kita.
Sentralisme kebijakan dan antipluralisme hukum juga tidak kalah destruktifnya. Keduanya secara sinergis telah menciptakan konflik anatar pelaku sumberdaya wilayah pesisir dan lautan. Di mata nelayan tradisional, kebijakan tersebut lebih dipahami sebagai legalisasi persekongkolan pemerintah dengan pengusaha untuk menguras sumberdaya alam, tanpa memperdulikan kepentingan nelayan. Citra itu semakin terkukuhkan ketika aparat penegak hukum senantiasa muncul sebagai “pembela dan pelindung” pengusaha apabila terlibat konflik dengan nelayan. Dan HNSI yang sedianya menjadi jembatan berlabunya segala kepentingan nelayan untuk diperjuangkan, ternyata hanya menjadi pelengkap penderitaan nelayan.
Di atas kepentingan politik rezim orde baru, di tengah kebijakan pembangunan ekonomi yang menganaktirikan generasi pesisir dan sumberdaya yang dimilikinya, dan di bawah reruntuhan konfigurasi kebijakan wilayah pesisir dan laut yang menempatkan komunitas pesisir-nelayan pada rana kemiskinan, tertinggal, kumuh, dan compang-camping, ada harapan baru, ketika terjadi perubahan arus politik dan domokrasi di tanah air. Sebagai pelaku utama (stake kholders) di di wilayah ini (pesisir dan lauatn (perikanan)), nelayan pantas bersujud syukur atas tumbangnya rezim Orde Baru tersebut. mengapa? Karena kebijakan rezim inilah yang menyebabkan puluhan tahun anak-anak pesisir-nelayan di negeri ini menderita dan membiarkan dirinya tumbuh menjadi imperium daratan yang tak punya kapasitas berkuasa di laut. Padahal di dalam tubuh anak-anak negeri pesisir sejak dulu mengalir darah-darah kebaharian-kemaritiman. Kepada siapa apresiasi dan penghargaan yang tinggi ini generasi anak pesisir-nelayan berikan? Sampai lahirnya wacana perubahan paradigma pembangunan dari kiblat inland oriented menjadi ocean oriented?. Apresiasi dan penghargaan yang tinggi itu tentunya sangat pantas kita berikan kepada sosok yang bernama KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Karena dari kepemimpinan beliaulah, telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam meletakan fondasi sejarah politik Kelauatan dan Perikanan (KP) di negeri ini, dengan mendirikan Departemen Kelauatan dan Perikanan (DKP) pada tahun 1999. Hal ini sungguh adalah merupakan hasil perjuangan panjang dari cita-cita masyarakat perikanan (HNSI) termasuk di dalamnya adalah para akedemisi, dan mahasiswa. Selain sebagai visi pribadi Gus Dur itu sendiri.
Reformasi adalah awal dari sebuah proses perubahan. Di mana perubahan ini hampir terjadi disegalah bidang kehidupan masyarakat, termasuk perubahan peta politik berdemokrasi di tanah air. Hal yang sama terjadi pada organisasi yang bernama HNSI itu. Mengapa? Karena pada era ini, HNSI baru, dan untuk pertama kalinya memperbaharui komitmen dan cita-citanya, serta meletakan dasar daripada tujuan perjuangan organisasinya. Puncaknya terjadi ketika MUNAS IV HNSI 2000 dilaksanakan. Dikatakan sejarah baru karena pada musyawarah nasional HNSI IV 2000 untuk pertama kalinya Anggaran Dasar dibuat dan disyahkan, serta untuk pertama kalinya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ditetapkan oleh Musyawarah Organisasi-organisasi/pembudidaya ikan di seluruh Indonesia (Pasal 25, ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar (AD) HNSI).
Sebagai wadah terhimpunnya seluruh kekuatan nelayan, HNSI secara normative sesuai dengan semangat Anggaran Dasar (pasal 5), bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan nelayan di seluruh Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan hidup yang layak dan adil jasmani dan rokhaniah bagi masyarakat nelayan/pembudidaya ikan khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk mencapai tujuan dimaksud, secara nasional HNSI akan terus melakukan usaha-usaha,
Fokus pada Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas wilayah perairan laut sekitar 114.879
km² atau 70% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara diperkirakan memiliki potensi perikanan sebesar 1.520.340 ton/tahun dan baru termanfaatkan sekitar 263.013 ton atau 17,30% dari potensi yang ada. Dalam pengelolaan potensi sumberdaya perikanan tersebut, terdapat tantangan tersendiri khususnya dalam pengelolaan perikanan skala kecil antara lain jumlah tangkapan yang semakin menurun, kondisi ekosistem pesisir semakin terdegradasi, serta pengawasan perikanan yang masih belum optimal merupakan tantangan utama yang turut mempengaruhi terwujudnya perikanan yang berkelanjutan khususnya bagi perikanan skala kecil di Sulawesi Tenggara. kurang optimalnya pengawasan sumberdaya perikanan tersebut disebabkan beberapa kendala antara lain adanya keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan dan jumlah personil pengawas perikanan yang tidak memadai dibandingkan dengan luas perairan laut Provinsi Sulawesi Tenggara yang harus di awasi. Bahwa
Memperhatikan kendala pengawasan sumberdaya perikanan tersebut, salah satu
upaya yang ditempuh adalah melalui pelibatan masyarakat dalam membantu
pengawasan perikanan melalui Sistem Pengawasan Perikanan (SISWASMAS)
sebagaimana diamanatkan pada Pasal 76 UU. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
namun dalam pelaksanaannya kurang optimal disebabkan lemahnya koordinasi antara masyarakat yang melakukan pengawasan dengan Pengawas Perikanan dan aparat penegak hukum dilaut. Indonesia akanmenyelenggarakan Guna mewujudkan Sistem Pengawasan Masyarakat (SISWASMAS) yang efektif dan efisien, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Kelautan dan DPD HNSI SULTRA bersama RARE melakukan
pertemuan/diskusi pembahasan rencana pembentukan Forum Koordinasi Pengawasan Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan menjadi wadah koordinasi antar Pengawas Perikanan, aparat penegak hukum dilaut, institusi pengelola sumberdaya perikanan serta kelompok masyarakat di wilayah pesisir
dalam pelaksanaan pengawasan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat.
*NAKMAN*
SEKUM DPD HNSI SULTRA
