publiksultra.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD turut angkat bicara soal TikToker Awbimax dilaporkan usai mengkritik Lampung tak maju-maju.
Mahfud menyatakan bahwa Awbimax atau Bima Yudho Saputro mempunyai hak konstitusional untuk menyampaikan kritik.
“Bima ini punya hak konstitusional untuk menyatakan itu apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu hanya kritik bukan laporan aparat penegak hukum,” kata Mahfud MD dilansir dari kanal YouTube R66 Newlitics, Minggu (16/4/2023).
Menurut Mahfud, Bupati Lampung memiliki kewajiban moral untuk menerima kritikan dari warganya. Tidak seharusnya seorang bupati seolah anti kritik.
baca juga : Mahfud MD: Rabu Depan Saya Akan Datangi Tempat Diduga Banyak Kejahatan Perdagangan Orang
Dibeberkan oleh Menko Polhukam ini sebenarnya banyak bupati maupun gubenur lainnya di Indonesia yang mau mulai terbuka menerima kritikan.
“Tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung kalau dikritik lalu yang ngritik,” ucap Mahfud.
“Banyak loh sebenarnya bupati, gubenur sekarang yang terbuka kalau ada orang kayak Bima. ‘Buktikan, saya minta bukti, bantu saya’,” sambungnya.
Mahfud MD akan melakukan pengecekan apabila aparat penegak hukum ikut andil dalam mengintervensi keluarga Bima. Seperti diketahui Bima mengungkapkan kalau orangtuanya mendapat intervensi dari bupati dan gubenur hingga pihak kepolisian Lampung.
baca juga : Usut Transaksi Janggal Rp 394 Triliun, Mahfud MD Bentuk Satgas Gabungan: Libatkan Polri hingga BIN
“Tentu saya akan komunikasi kalau ada APH yang ikut menekan,” tuturnya.
Mahfud MD berjanji akan melakukan pendalaman terkait kritik Bima terhadap kemajuan Provinsi Lampung justru mendapat intervensi dari sejumlah pihak.
“Iya ini kan baru 14 April kan hari ini. Berarti saya hari Senin bisa melakukan pendalaman terhadap. Tentu saya tidak bisa diam kalau aparat penegak hukum ikut-ikutan soal itu ya,” terang Mahfud MD.
sumber: suara
