Home Berita Kerap Campuri Urusan Pilpres, Jokowi Dianggap Tak Netral dan Bisa Rusak Demokrasi

Kerap Campuri Urusan Pilpres, Jokowi Dianggap Tak Netral dan Bisa Rusak Demokrasi

4 min read
0
0
6,731
Presiden Joko Widodo

publiksultra.id – Direktur Eksekutif Oversight of The Indonesian Democratic Policy Satyo P mengkritik manuver Presiden Joko Widodo yang kerap cawe-cawe mencampuri urusan Pemilu 2024.

Tanda keterlibatan Jokowi yang dinilai semakin aktif cawe-cawe menentukan capres-cawapres di Pilpres semakin terlihat.

Menurutnya, hal itu merupakan salah satu ancaman nyata bagi demokrasi di Indonesia.

“Sepatutnya Presiden tidak melakukan itu karena dapat membahayakan kehidupan bangsa. Mestinya Jokowi hanya perlu memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai schedule dan bebas intervensi dari siapapun demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil,” ujarnya.

Satyo mengatakan jika seorang presiden tidak netral dampaknya bisa merusak pemilu karena memiliki kekuatan yang besar.

baca juga : JK Ingatkan Zaman Mega-SBY Presiden Tak Intervensi Parpol, Jegal Jokowi Jadi King Maker?

“Sebab jika seorang Presiden tidak fair dan netral dampaknya akan sangat merusak kompetisi pemilu, karena seorang Presiden RI memiliki kekuatan dan kekuasaan yang sangat besar sehingga berpotensi mempengaruhi hasil pemilu,” lanjutnya.

Ia mengatakan ada serangkaian kejadian yang menjadi tanda bahwa Jokowi berupaya mengatur dan menentukan konfigurasi koalisi.

Lebih lanjut, Satyo mengatakan bahwa Jokowi bukan tidak mungkin berupauya menjadikan politik dinasti untuk garansi sebagai faktor keamanan setelah pensiun menjadi Presiden.

“Misalkan akan menjadikan anaknya menjadi cawapres dari salah satu pasangan capres hasil endorsement oleh Jokowi, terlepas situasi tersebut timbul akibat adanya salah satu capres yang sudah “birahi” dan akhirnya menarik Jokowi agar “cawe-cawe ” dalam pusaran power of game pencapresan 2024,” jelasnya.

baca juga : Janji Kampanye Belum Tuntas, Demokrat Minta Jokowi Fokus Kerja Bukan Cawe-cawe Pilpres

“Semoga sinisme itu tidak terbukti. Sebab jika itu terjadi maka demokrasi prosedural yang mengatur sirkulasi kekuasaan akan mengalami set back dan longsor ke titik nadir setelah 25 tahun pasca gerakan reformasi 98, yang pada akhirnya menyuburkan oligarki neo orba yang berkelindan dengan wajah militeristik,” tandasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.

Load More Related Articles
Load More By Publik Sultra
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

10 Jenis Pelatihan Kesadaran Keamanan untuk Membangun Kesadaran Siber

Pendahuluan Ketika kita menggunakan internet, seperti media sosial atau email, kita harus …