Hidup Ibarat Roda Berputar – Sebuah Refleksi
Di tengah situasi Negara yang saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi berat menyusul pandemi Covid-19, di layar televisi justru kian marak pemberitaan mengenai kasus korupsi pejabat. Banyak di antaranya yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan).
Yang paling mengejutkan publik tentu saja kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (BANSOS) penanganan Covid-19 yang diduga melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara. Setelah menjalani pemeriksaan, akhirnya Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka. KPK menduga Juliari menerima uang dari program bansos sembako.
Berita-berita mengenai penangkapan pejabat daerah mestinya menjadi warning keras bagi mereka yang saat ini masih menjabat. Terutama penyelenggara pemerintahan yang tidak mengoptimalkan peran mereka dalam rangka menciptakan Good Governance dan Clean Goverment.
Seorang penyelenggara pemerintahan, salah satu tugasnya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai TUPOKSI jabatan yang dipegang. Kualitas dari pelayanan publik terletak pada kinerja, kewenangan, dan tanggungjawab yang diembannya, melalui indikator – indikator pencapaian dari output maupun outcome kinerja yang dapat memberi kontribusi pada pertumbuhan dan pemerataan.
Jadikan kasus-kasus penangkapan oleh KPK yang tersebar di berbagai media sebagai bahan introspeksi dan evaluasi diri, untuk bekal melakukan perbaikan tata kerja demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel. Dan bisa memberikan pelayanan publik yang lebih optimal.
Sejauh ini, saya melihat masih banyak pemerintahan daerah yang memiliki persentase belanja operasional untuk kebutuhan internal (pemerintah) yang lebih besar, ketimbang belanja untuk kebutuhan eksternal (publik).
Contoh paling nyata bisa dilihat pada beberapa proyek infrastruktur pembangunan jalan, yang cenderung dilakukan semata-mata untuk kepentingan pihak-pihak tertentu di pemerintahan. Padahal, meski infrastruktur seperti jalan memang sangat penting dalam rangka penyediaan pelayanan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun mengingat pembiayaannya memerlukan investasi besar maka mestinya didahului oleh riset dan studi yang cermat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas.
Jangan lupa, bahwa pejabat adalah orang yang dipercaya memegang amanah oleh rakyat diwilayahnya. Maka setiap langkah dan tindakan yang dilakukan mestinya berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Sudah waktunya tidak memboroskan uang negara untuk kepentingan segelintir orang. Harus mulai dilakukan perubahan paradigma pembangunan infrastruktur yang berbasis masyarakat. Perubahan yang didukung oleh para akademisi dan kalangan professional, dapat melihat infrastruktur sebagai sistem yang menyediakan fasilitas fisik dan layanan, yang kaitannya untuk pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat luas.
Menjadi pemimpin memang impian banyak orang. Sayangnya, tidak semua orang bisa menjadi pemimpin yang baik. Bekal untuk menjadi seorang pemimpin yang baik adalah memiliki komitmen tinggi, didukung oleh sejumlah prasyarat yang diperoleh dari konsistensi dan proses panjang, agar dia dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan adil. Yang tidak mementingkan dirinya sendiri, keluarganya, kaum kerabat, maupun teman dan kelompoknya, yang kerap memanfaatkan kelemahan psikologis rakyat dan memanipulasi mereka untuk keuntungan pribadi.
Selagi masih ada waktu, bercermin dan merenunglah, agar bisa melakukan langkah yang lebih baik. Berhati-hati dan kembalilah ke jalur yang benar. Jangan terlalu percaya diri bakal terus aman, apalagi malah kemudian sibuk mencari-cari kesalahan orang dan menghakiminya secara sepihak.
Hal itu sangat membahayakan. Membuat diri jadi terlihat sombong dan akhirnya memandang orang lain lebih rendah. Padahal, bisa jadi diri kita pun sangat banyak kekurangannya. Lebih baik introspeksi saja. Selalu ada pelajaran baik dari setiap kejadian yang menyakitkan, selama kita mau introspeksi diri.
Introspeksi dibutuhkan agar kita tak salah langkah dan berubah menjadi sosok pemimpin yang egosentris. Karena, zaman sekarang ini, salah sedikit saja bisa membuat kita ditangkap dan dipenjarakan. Jangankan salah, benar pun orang bisa ditahan dan dipenjara, harus disadari bahwa pejabat public laksana menjalankan tugas diarea yang penuh dengan ranjau – ranjau yang sewaktu – waktu bisa terinjak meledak dan memporak porandakan diri!.
Faktanya, tak semua orang yang masuk penjara pasti orang jahat, dan tidak semua orang yang berada di luar penjara adalah orang baik. Banyak sudah orang dipenjara karena dijebak, difitnah, atau tidak disukai oleh penguasa. Dalam sejarah, tak sedikit orang biasa maupun tokoh, yang dipenjara karena sebab tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tahu, ada orang-orang yang tidak bersalah tapi dimasukkan ke penjara oleh sebab salah sasaran, ketidaksengajaan, korban sistem atau karena tekanan massa.
Hakim Juga Manusia
Lewat sejumlah pemberitaan dikabarkan, seorang pria bekebangsaan Amerika Serikat bernama Ronnie Long mendekam di penjara North Carolina selama 44 tahun atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Ia dituduh memperkosa seorang wanita kulit putih pada tahun 1976. Juri, yang semuanya berkulit putih, memutuskan ia bersalah atas perkosaan dan perampokan, serta menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup.
Setelah bersikukuh mengaku tidak bersalah dan terus berjuang mengajukan banding serta menolak mosi, Long kemudian dibebaskan dengan pengampunan dari gubernur pada Desember 2020, setelah pengadilan menemukan sejumlah bukti baru bahwa ia dihukum secara keliru.
Di Indonesia, kita pasti masih ingat dengan kasus yang menimpa Sengkon dan Karta pada Tahun 1974. Kasusnya bermula dari sebuah perampokan dan pembunuhan yang menimpa pasangan suami istri Sulaiman dan Siti Haya, di Desa Bojongsari, Pondok Gede, kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada November 1974. Beberapa saat kemudian polisi menangkap Sengkon dan Karta, keduanya lalu ditetapkan sebagai tersangka kasus perampokan dan pembunuhan sadis itu.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Bekasi pada Agustus hingga Oktober 1977, Sengkon dan Karta dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman. Sengkon dihukum penjara 12 tahun dan Karta 7 tahun.
Namun, kebenaran memang selalu berpihak kepada mereka yang benar. Ketika di penjara itulah keduanya bertemu dengan sesama tahanan bernama Genul. Di penjara itu pula Genul kemudian membuka rahasia dan mengakui bahwa dirinyalah yang merampok dan membunuh Sulaiman dan Siti. Pengakuan itu pun kemudian menjadi bukti baru, dan pada Oktober 1980, Genul akhirnya dijatuhi hukuman 12 tahun penjara ( Awal Mula Munculnya Peninjauan Kembali (PK)).
Yang terkait dengan kasus politik, ada nama-nama tokoh terkenal yang memperjuangkan kebenaran, yang akhirnya harus berurusan dengan aparat hukum. Buya Hamka contohnya. Ulama besar yang mengkritik kekuasaan dan akhirnya di penjara selama beberapa tahun. Selain itu, ada nama Hatta dan eks Perdana Menteri Indonesia Mohammad natsir yang juga dipenjara.
Peristiwa hukum yang tak kalah menariknya terjadi di depan mata saya. Seorang teman sesama tahanan di Sukamiskin bernama Subowo. Dia mantan Kepala Desa dari sebuah Kabupaten di Sukabumi, yang baru menjabat selama 4 bulan (dilantik pada Juni 2016 dan ditangkap pada Oktober 2017), dengan tuduhan korupsi dan dijatuhi hukuman penjara 4,5 tahun.
Padahal, bagaimana mungkin dia bisa dituduh korupsi sedangkan laporan pertanggungjawaban anggaran saja belum dibuat, karena dia belum setahun menjabat. Dalam peraturan pemerintahan, perhitungan pertanggungjawaban anggaran itu dimulai 1 Januari sampai 31 Desember.
Hikmah yang bisa dipetik dari kedua kisah di atas adalah, aparat hukum (hakim dan jaksa) adalah manusia biasa, yang juga bisa melakukan kesalahan fatal (menjatuhkan vonis tidak berdasarkan logika dan alat bukti serta saksi yang shahih).
Oleh karena itu, kita tak bisa sembarang menuduh seseorang baik atau buruk dengan ukuran kita sendiri. Berhati-hatilah dalam menilai orang. Hidup ini ibarat roda berputar. Suatu saat orang yang kita rendahkan bisa jadi hidupnya lebih terhormat dan derajatnya lebih mulia. Karena Allah SWT. mampu mengubah situasi paling kelam menjadi momen terbaik dalam hidup seseorang.
Fungsi Pemerintahan
Selain soal attitude yang baik yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin, akhirnya keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sangat ditentukan oleh seberapa kompetennya seorang pejabat dalam mengemban jabatannya. Harus terjadi proses evaluasi yang berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan merespon suara rakyat dengan menyodorkan solusi yang tepat dan efektif.
Dalam batas tertentu, kalau modal sosial seorang pemimpin kian melemah, itu artinya dia berada di titik nadir kejatuhan. Sudah banyak contoh kasus dimana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang parah bisa menyebabkan chaos yang membuat terbukanya pintu darurat akibat ketidakpuasan dan akhirnya rezim berganti melalui proses kekerasan.
Dibutuhkan kesadaran dan tekad untuk segera mengambil langkah baru, sebagai upaya pembenahan, agar birokrasi memiliki kompetensi yang berorientasi pada pelayanan internal (pemerintahan) dan eksternal (rakyat), yang jelas dan berimbang. Agar tak ada lagi birokrasi yang hanya melayani dirinya sendiri, atau hanya melayani sesama aparat pemerintah beserta lingkup pribadi pejabat saja. Tumbuhkan lagi mentalitas (pejabat) yang melayani dan bukan dilayani. Pelaksanaan tugas yang berujung pada pemerataan kesejahteraan dan keadilan.
Oleh: H. Nur Alam, S.E., M. Si.
Gubernur Sulawesi Tenggara 2008-2013 dan 2013-2018
**
