publiksultra.id – Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai ucapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku ikut campur atau ‘cawe-cawe’ dalam Pilpres 2024 telah ke luar dari norma dan tradisi demokrasi yang sehat.
Menurut dia, tindakan Jokowi untuk ikut terlibat dan menyatakan secara terbuka tidak akan netral dalam rangkaian proses Pemilu 2024 adalah hal yang tidak lazim di negara demokrasi.
Sebab, lanjut dia, cawe-cawe presiden dalam menentukan calon penerusnya bisa menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas. Masyarakat disebut perlu skeptis dengan alasan Jokowi cawe-cawe politik yang katanya untuk bangsa dan negara.
baca juga : Wanti-wanti Dari Senayan ke MK: Jangan Bersikeras! Putusan Sistem Pemilu Tertutup Salah, Mau 2024 atau 2029
“Alih-alih demi kepentingan ‘bangsa dan negara’, Jokowi lebih ingin melindungi kepentingan pribadi dan kelompoknya, mempertahankan pengaruh politiknya, imunitas hukum dari kemungkinan atas kebijakan yang bermasalah ditemukan di kemudian hari,” kata Pangi, Jumat (2/6/2023).
Lebih lanjut, Pangi menjelaskan lima dampak negatif yang dinilai serius sebagai akibat dari campur tangan Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang.
“Pertama, netralitas institusi. Campur tangan Jokowi dapat mengaburkan garis pemisah antara kekuasaan eksekutif dan lembaga negara lainnya,” ujar Pangi.
CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting itu menyebut hal ini berpotensi merusak integritas lembaga negara, menciptakan kesan bahwa keputusan politik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau partisan.
baca juga : Ganjar Sebut Jokowi Punya Hak Cawe-cawe sebagai Kader PDIP: Tapi Intervensi Politik Tidak Akan Terjadi!
“Kedua, pengurangan pluralitas dan partisipasi. Campur tangan Jokowi dalam menentukan penerusnya bisa mengurangi pluralitas politik dan partisipasi warga negara,” lanjut dia.
Kemudian, dampak negatif ketiga ialah potensi kekuasaan berlebihan. Dalam hal ini, cawe-cawe Jokowi dinilai bisa menimbulkan kekhawatiran tentang akumulasi kekuasaan yang berlebihan.
“Jika presiden terlibat secara aktif dalam menentukan calon penerusnya, hal itu dapat menciptakan ‘preseden’ yang berbahaya di mana presiden memiliki kendali penuh terhadap proses politik dan pemilihan,” tuturnya.
