30% Orang Tua di DKI Jakarta Izinkan Anak Ikut Sekolah Tatap Muka: PJJ tidak Efektif

publiksultra.id – Sebanyak 30% orang tua di DKI Jakarta mengizinkan anak-anaknya mengikuti pembelajaran tatap muka. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengizinkan sekolah  tatap muka yang pelaksanaan uji cobanya berlangsung di 85 sekolah, mulai dari SD sampai SMA.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. Menurutnya, ada beberapa alasan yang membuat orang tua memperbolehkan anak-anaknya mengikuti aktivitas belajar-mengajar di sekolah secara terbatas.

Baca Juga : JK-Surya Paloh Bisa Berkolaborasi untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024

“Di DKI Jakarta secara umum 30% yang izinkan,” tutur Satriwan, Senin (19/4/2021), dikutip dari detkcom.

Lebih lanjut, Satriwan mengungkapkan alasan orang tua mengizinkan anak-anaknya mengikuti sekolah tatap muka terbatas adalah penilaian pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang tidak efektif. Sebab, anak-anaknya tidak mendapatkan informasi belajar secara utuh.

“Alasannya yang common sense mereka menganggap PJJ tidak efektif, karena memang faktanya kami menerima laporan masih ada guru satu-dua yang tidak terlalu melayani anak, tidak ada feedback. Jadi lewat WA (WhatsApp) saja, harusnya guru-guru gini dikasih pendampingan ya,” terang dia.

“Jadi orang tua mikir masuk saja karena nggak ada pelayanan maksimal, kalo pelajaran cuma dialog nggak ada feedback ini kan membebani siswa,” sambung pria yang juga mengajar di SMA Labschool Jakarta ini.

Alasan kedua, kata Satriawan, orang tua dan anak sama-sama jenuh berada di rumah selama hampir setahun, terlebih telah banyak fasilitas umum yang dibuka. Sehingga, orang tua memperbolehkan anaknya untuk pergi ke sekolah.

“Kedua, siswa dan orang tua jenuh, rempong dan mereka beralasan di luar sekolah dilonggarkan, ibadah boleh, pasar juga. Jadi alasan yang sifatnya emosional dan membandingkan mengapa sekolah ketat, sehingga lebih memilih sekolah saja soalnya,” ungkapnya.

Sedangkan, orang tua yang tidak mengizinkan anaknya mengikuti pembelajaran uji sekolah tatap muka beralasan, karena masih tingginya tingkat positivity rate virus corona di masyarakat, khususnya daerah Jakarta.

“Kami telusuri, (orang tua) khawatir masih tingginya positivity rate, masih tinggi 10%. WHO bilang aman itu di bawah 5%,” jelasnya.

Walaupun begitu, Satriwan mengapresiasi uji coba sekolah tatap muka di Jakarta. Sebab, hanya 85 sekolah yang diizinkan untuk dibuka dari total keseluruhan di Jakarta mencapai lebih dari 800 sekolah. Sehingga, pembukaan sekolah dilakukan secara hati-hati.

Hal ini bila dibandingkan dengan Kabupaten Bogor yang membuka 175 sekolah untuk uji coba dari total sebanyak 230 sekolah. “Pemprov DKI membolehkan 85 sekolah ini artinya sangat prinsip hati-hati. Beda dengan Kabupaten Bogor 175 sekolah dengan jumlah sekolah 230, ini artinya sudah membuka,” imbuhnya.

Dihubungi terpisah, guru SMA Diponegoro 1 Fandi Fuji Hariansah yang masuk dalam daftar uji sekolah tatap muka menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Fandi menjelaskan pelaksanaan PTM direspons baik oleh para orang tua siswa. Dari survei yang dilakukan, diketahui 80% orang tua mengizinkan anak untuk ikut PTM terbatas di sekolah.

“Iya koordinasi ngasih link Google Form setuju atau tidak. Untuk persentasenya 80% setuju dan 10% tidak setuju dan 10% ragu,” jelas Fandi.

Ia mengungkapkan proses belajar mengajar dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan, seluruh guru juga telah mendapatkan vaksin COVID-19. Sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan uji sekolah tatap muka.

Ia mencontohkan pelaksanaan yang dilakukan di sekolahnya adalah membagi murid di satu kelas menjadi tiga kelas, dengan isi maksimal 12 orang. Setiap pekannya, angkatan yang masuk digilir sehingga tidak menimbulkan kerumunan di dalam sekolah.

“Jadi sekolah kami mengandalkan PTM seminggu sekali karena uji coba. Kemarin hari Senin kelas 11 dan Minggu ini, Senin kelas 10, digilir,” jelas Fandi.

Fandi juga mengungkapkan, tak semua pelajaran diberikan kepada anak muridnya. Hanya, pelajaran tertentu yang menjadi fokus utama dalam proses belajar-mengajar, seperti Matematika, Fisika, Kimia, Geografi, hingga Ekonomi.

Hanya saja, Fandi menyoroti kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) guru akibat adanya pembagian kelas tersebut. Akhirnya, guru yang biasanya mengajar di angkatan lain harus ikut mengajar untuk mata pelajaran yang sama.

“Setelah sekolah itu dipecah itu berdampak pada rasio guru, dan guru kelas lain diperbantukan di kelas tersebut, misalnya guru ekonomi, koordinasi lah materinya,” ungkap dia.

Sementara itu, pria yang juga merupakan pembina OSIS ini mengungkapkan ada rasa yang hilang saat pelaksanaan PTM terbatas ini. Ia melihat anak murid harus melakukan protokol kesehatan dengan menjaga jarak satu sama lain.

Sebab, biasanya anak-anak selalu bermain bersama dan merangkul. Kurangnya interaksi juga terjadi karena tidak diperbolehkannya pembukaan kantin di sekolah namun semua dimaklumi demi kebaikan bersama saat uji sekolah tatap muka.

“Ada jiwa yang hilang, kita biasanya deketan tempel-tempel, sender di bahu dan main game bareng sekarang nggak bisa. Saya lihat hampa kehangatan interaksi kalau ngobrol dan nongkrong di kantin nggak ada kan kantin nggak boleh, bawa makan sendiri sesuai protokol ya” tutup dia. (*)