PUBLIKSULTRA.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena sepakat bahwa bansos sebaiknya dibahas dari aspek terpenting, yaitu data, agar semakin tepat sasaran. Dalam hal ini, ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi terutama dari sisi data.
“Juga bagaimana pelibatan semua pihak, dari pusat hingga tingkat RT RW, ini juga harus dievaluasi peran, tugas, dan sinerginya,” imbuhnya dalam Dialog Produktif dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) – KPCPEN.
Ketepatan penyaluran bansos dipandang signifikan karena menurutnya, salah satu respon negara dalam penanganan COVID-19 adalah merencanakan bantuan yang tepat dan betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga yang terdampak.
Direktur Bisnis Mikro Bank BRI, Supari setuju bahwa bansos seharusnya tidak lagi disikapi sebagai bantuan melainkan sebagai program intervensi bagian dari pemberdayaan kepada masyarakat miskin dan rentan, apalagi di situasi pandemi.
Dalam hal ini, Supari menyampaikan, BRI memiliki dua peran. Pertama sebagai lembaga yang menyukseskan penyaluran bansos yang harus patuh dengan regulasi yang ada.
“Peran kedua adalah pemberdayaan, mengingat BRI adalah bank yang fokus kepada UMKM,” ujarnya.
Dalam hal bansos, sejauh ini 6,1 juta KPM yang disalurkan oleh BRI atau 100%, dengan kemanfaatan 94%.
“Pemberdayaan akan disentuh mencakup literasi dasar. Ekosistem ketahanan pandemi sudah terbentuk meski di tengah masuknya varian baru Omicron, pelaku UMKM makin naik penjualannya dari awal 20% sekarang 70%. Jadi arah bansos memang perlu dikuatkan pada 2022 dengan konsep pemberdayaan. Agar masyarakat makin tangguh maka posisi pemberdayaan harus kuat,” tutur Supari.
Dia menambahkan, tahun 2022 memang penguatan data harus terus diperbaiki.
“Terkait data, apa yang sudah dikeluarkan Kementerian BUMN untuk inisiatif Holding Ultra Mikro yang melibatkan 3 entitas masyarakat dari PNM, BRI, Pegadaian sejauh ini datanya sudah terintegrasi. Data ini yang akan menjadi sasaran program intervensi untuk pemberdayaan,” ujar Supari seraya menambahkan dari data terintegrasi itu selanjutnya dilakukan analisis yang dapat digunakan sebagai masukan terkait pola bansos masa depan.
Ia juga menegaskan bahwa BRI akan terus memperbaiki level layanan ke depan sekaligus siap mendukung dalam hal peningkatan kualitas data.
Terkait UMKM, dikatakannya, guna memastikan UMKM dapat terus mengakses pertambangan modal dan pembiayaan berbunga rendah, maka kehadiran KUR masih penting pada tahun depan.
“2022, sasaran KUR akan diperluas untuk percepatan recovery pelaku UMKM,” ujar Supari seraya menambahkan bahwa ia optimis 2022 akan menjadi tahun pemulihan.
Pengamat Ekonomi CORE, Piter Abdullah mengapresiasi perubahan paradigma terkait bansos.
“Dari paradigma lama bagi-bagi bantuan sekarang diubah menjadi paradigma perlindungan dan pemberdayaan yang di dalamnya ada program jelas yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat diperkuat dengan pendampingan,” ujarnya.
Piter memuji hal itu sebagai langkah lebih baik, hanya saja butuh sosialisasi agar masyarakat lebih banyak yang mengetahui akan hal ini.
“Harus makin digaungkan bahwa Kemensos memberikan perlindungan dan pemberdayaan dan di dalamnya ada pendampingan. Ini hal positif yang sangat perlu digaungkan,” ujarnya.
Dia menambahkan, agar program perlindungan sosial lebih baik di tahun depan, selain diseminasi menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai program Kemensos, yang lebih penting adalah program itu dilakukan tidak parsial namun terintegrasi melibatkan pihak-pihak berkepentingan sehingga menjadi gerakan semesta nasional.
“Hal yang perlu diperbaiki menyangkut data. Kemensos telah memiliki langkah awal yang baik tinggal diperkuat dan ditingkatkan data serta sinergi antar pelaku yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan,” pungkas Piter.
Sumber: rilis
