Perlindungan data pribadi menjadi semakin penting di era digital saat ini. Regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa dan berbagai undang-undang perlindungan data di negara lain memberikan kerangka kerja untuk melindungi informasi pribadi dari penyalahgunaan. Berikut adalah gambaran tentang GDPR dan beberapa regulasi perlindungan data lainnya:
1. General Data Protection Regulation (GDPR)
Definisi: GDPR adalah regulasi perlindungan data yang diberlakukan oleh Uni Eropa mulai 25 Mei 2018. Tujuan utama GDPR adalah melindungi privasi dan data pribadi individu di Uni Eropa dan mengatur cara organisasi mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pribadi.
Poin Kunci GDPR:
- Hak Akses: Individu memiliki hak untuk mengakses data pribadi mereka dan menerima salinan dari data tersebut.
- Hak untuk Dihapus (Right to Erasure): Individu dapat meminta penghapusan data pribadi mereka, terutama jika data tersebut tidak lagi diperlukan.
- Hak untuk Membatasi Pemrosesan: Individu dapat meminta agar pemrosesan data pribadi mereka dibatasi.
- Persetujuan: Organisasi harus mendapatkan persetujuan yang jelas dan eksplisit dari individu sebelum mengumpulkan atau memproses data pribadi.
- Pemberitahuan Pelanggaran: Organisasi wajib memberitahukan pelanggaran data pribadi dalam waktu 72 jam setelah terdeteksi.
- Penunjukan Data Protection Officer (DPO): Organisasi yang memproses data pribadi dalam jumlah besar harus menunjuk DPO untuk memastikan kepatuhan terhadap GDPR.
Sanksi: Pelanggaraan GDPR dapat dikenakan denda hingga €20 juta atau 4% dari total omzet tahunan global organisasi, mana yang lebih besar.
2. California Consumer Privacy Act (CCPA)
Definisi: CCPA adalah undang-undang perlindungan data yang berlaku di California, Amerika Serikat, mulai 1 Januari 2020. CCPA memberikan hak-hak tertentu kepada konsumen mengenai informasi pribadi mereka.
Poin Kunci CCPA:
- Hak untuk Mengetahui: Konsumen memiliki hak untuk mengetahui informasi pribadi apa yang dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan oleh perusahaan.
- Hak untuk Menghapus: Konsumen dapat meminta agar data pribadi mereka dihapus dari catatan perusahaan.
- Hak untuk Menolak Penjualan: Konsumen dapat menolak penjualan informasi pribadi mereka.
- Hak untuk Mengakses: Konsumen dapat mengakses salinan dari informasi pribadi yang dikumpulkan tentang mereka.
Sanksi: Pelanggaraan CCPA dapat dikenakan denda mulai dari $2.500 hingga $7.500 per pelanggaran, tergantung pada tingkat pelanggaran.
3. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
Definisi: LGPD adalah undang-undang perlindungan data di Brasil yang berlaku sejak 18 September 2020. LGPD mengatur pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi di Brasil.
Poin Kunci LGPD:
- Hak Akses dan Koreksi: Individu memiliki hak untuk mengakses dan mengoreksi data pribadi mereka.
- Persetujuan: Organisasi harus mendapatkan persetujuan untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi.
- Pemrosesan Data: Data pribadi hanya dapat diproses untuk tujuan yang sah dan sesuai dengan persetujuan individu.
- Pemberitahuan Pelanggaran: Organisasi harus memberitahukan otoritas dan individu terkait pelanggaran data pribadi.
Sanksi: Pelanggaraan LGPD dapat dikenakan denda hingga 2% dari pendapatan tahunan perusahaan di Brasil, dengan maksimum denda sebesar BRL 50 juta.
4. Personal Data Protection Act (PDPA) Singapura
Definisi: PDPA adalah undang-undang perlindungan data di Singapura yang diberlakukan sejak 2 Januari 2014. PDPA mengatur bagaimana organisasi harus mengumpulkan, menggunakan, dan mengungkapkan data pribadi.
Poin Kunci PDPA:
- Persetujuan: Organisasi harus mendapatkan persetujuan sebelum mengumpulkan, menggunakan, atau mengungkapkan data pribadi.
- Hak Akses dan Koreksi: Individu memiliki hak untuk mengakses dan mengoreksi data pribadi mereka.
- Pemberitahuan: Organisasi harus memberitahukan individu tentang tujuan pengumpulan data dan cara penggunaan data tersebut.
- Keamanan: Organisasi harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk melindungi data pribadi dari akses tidak sah.
Sanksi: Pelanggaraan PDPA dapat dikenakan denda hingga SGD 1 juta atau denda administratif yang ditetapkan oleh Komisi Perlindungan Data Pribadi.
5. Data Protection Act (DPA) 2018 Inggris
Definisi: DPA 2018 adalah undang-undang yang menggantikan Data Protection Act 1998 di Inggris dan melengkapi GDPR. DPA 2018 mengatur perlindungan data pribadi dan hak individu di Inggris.
Poin Kunci DPA 2018:
- Hak Akses dan Koreksi: Memungkinkan individu untuk mengakses dan mengoreksi data pribadi mereka.
- Pengolahan Data Khusus: Menyediakan ketentuan khusus untuk pemrosesan data pribadi yang sensitif, seperti data kesehatan dan kriminal.
- Pemberitahuan Pelanggaran: Memerlukan pemberitahuan pelanggaran data kepada otoritas dan individu yang terkena dampak.
Sanksi: Sanksi untuk pelanggaran DPA 2018 dapat mengikuti aturan denda GDPR, dengan denda hingga £17.5 juta atau 4% dari omzet tahunan global.
Kesimpulan
Perlindungan data pribadi adalah aspek penting dari keamanan siber dan privasi individu. Regulasi seperti GDPR, CCPA, LGPD, PDPA, dan DPA 2018 memberikan kerangka kerja untuk melindungi data pribadi dan mengatur bagaimana organisasi mengelola informasi ini. Memahami dan mematuhi regulasi ini tidak hanya membantu organisasi menghindari denda yang signifikan tetapi juga membangun kepercayaan dengan pelanggan dan pemangku kepentingan.
