JAKARTA, PUBLIKSULTRA.ID – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) meminta pemerintah segera memperkuat sinergitas regulasi Sistem Kesehatan Nasional. Permintaan ini diutarakan tepat setahun pandemi Covid-19 berlangsung di Tanah Air.
“Pertama, memperkuat sinergitas regulasi tentang sistem kesehatan nasional yang adaptif dengan pandemi,” ujar Ketua Tim Mitigasi PB-IDI yang juga merupakan Ketua terpilih PB-IDI periode 2021-2024 dr Adib Khumaidi ketika dihubungi di Jakarta, Senin (1/3), dilansir republika.co.id.
Baca Juga : Ini Jenis Masker Terbaru Cegah Penularan Covid-19
Ia mengatakan tepat setahun pandemi Covid-19, pemerintah dapat melakukan penguatan melalui Puskesmas untuk meningkatkan fungsi promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan di daerah-daerah sulit. “Yang paling penting adalah kemampuan testing dan tracing-nya. Kita punya kekuatan atau modal yang cukup besar di dalam kemampuan itu, adalah Puskesmas,” katanya.
Strategi kedua, ujar dia, mempersiapkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN), yakni dengan mengklaster rumah sakit yang memang difokuskan untuk penanganan Covid-19. Namun, ia mengatakan, tetap juga memperhatikan penanganan yang bukan pasien Covid-19.
Baca Juga : Lebih Banyak Dibandingkan Covid-19, MUI: 3 Juta Orang Meninggal Akibat Miras
“Kemarin kan diperbanyak untuk rumah sakit rujukan Covid-19. Kalau kita bicara rumah sakit rujukan Covid-19 artinya diekskalasi untuk menjadi rumah sakit Covid-19. Padahal, masalah kesehatan bukan hanya Covid-19 saja. Ini melakukan redesainrumah sakit dengan zonasi supaya pelayanan non Covid-19 masih bisa dilakukan tapi tidak berpotensi untuk kemudian tertular Covid-19,” ujar dia.
Untuk strategi ketiga, Adib menyampaikan harus memperkuat industri teknologi dan kesehatan. “Itu bisa dengan membangun kesiapan infrastruktur industri, baik obat, alat kesehatan, termasuk vaksin, ini menjadi upaya yang harus dilakukan.”
Strategi keempat, ia mengatakan harus memperkuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan memberdayakan organisasi informal. Ia menjelaskan perihal kesiapan tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk memutus penularan Covid-19.
“Di antaranya memberdayakan organisasi informal di tingkat masyarakat khususnya RT dan RW sebagai garda terdepan. Kemudian, meningkatan ketersediaan literasi dan sumber-sumber informasi tentang Covid-19,” katanya.
Baca Juga : Anies Dampingi Jokowi ke SMAN 70 Jakarta, Pantau Vaksinasi Covid-19 untuk Guru
Pemerintah pertama kali mengonfirmasi kasus Covid-19 pada 2 Maret 2020. Setahun yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua orang Indonesia positif terjangkit SARS-COV-2, yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun.(*)
Editor : Nova Anggraini | Sumber : republika
