PUBLIKSULTRA.ID, JAKARTA – Kubu Moeldoko tak menyerah setelah permohonan pendaftaran hasil KLB Demokrat di Deli Serdang ditolak pemerintah. Demokrat kubu Moeldoko menempuh langkah hukum menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal itu dilakukan setelah Kemenkumham menolak permohonan pendaftaran hasil KLB Demokrat di Deli Serdang. Salah satu penggagas KLB, Darmizal mengatakan gugatan ke PN Jakarta Pusat sudah didaftarkan pada Kamis (1/4/2021) siang. “Semua pengadilan …

JAKARTA, PUBLIKSULTRA.ID – Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengagendakan sidang perdana gugatan yang diajukan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), terhadap 10 mantan kadernya terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Sidang perdana beragendakan pembacaan surat gugatan. “Iya (sidang gugatan perdana AHY hari ini),” kata Humas PN Jakpus, Bambang Nurcahyono saat dikonfirmasi, Selasa …

PUBLIKSULTRA.ID – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra merespons isu yang menyebut dia ditunjuk sebagai kuasa hukum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang dengan Ketua Umum Moeldoko. Yusril mengatakan, isu tersebut masih sebatas desas-desus. “Baru desas-desus saja. Faktanya belum ada,” kata Yusril dikutip dari Beritasatu.com, Rabu (17/3/2021). Isu yang beredar menyebut Partai Demokrat kubu KLB telah menunjuk empat …

  Home : https://www.draxploit.web.id/ SITEMAP : https://www.draxploit.web.id/p/sitemap.html   JAKARTA, PUBLIKSULTRA.ID – Aktivis antikorupsi, Donal Fariz, menjadi salah satu tim kuasa hukum Demokrat dalam gugatan terkait KLB Deli Serdang, Sumut. Donal mengaku alasannya bergabung adalah membela Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) karena ada korupsi politik. Donal mengaku awalnya ia diajak oleh Bambang Widjojanto (BW) yang juga menjadi bagian tim kuasa hukum Demokrat. Ia mengaku kasus tersebut cukup …

JAKARTA, PUBLIKSULTRA.ID – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang terkesan terburu-buru. Alhasil, publik melihat KLB Deliserdang seperti dipaksakan karena hanya ingin memilih Moeldoko sebagai ketua umum. “Efeknya, sentimen negatif publik jadi tinggi. Apalagi dalam kongres itu tak terdengar argumen mengapa KLB ini harus dilaksanakan. Apakah ada tindakan ketum yang dilihat melanggar AD/ART, atau melakukan tindakan tercela seperti …