Home Berita Segini Biaya Perjalanan Haji yang Harus Dibayar Tahun Ini

Segini Biaya Perjalanan Haji yang Harus Dibayar Tahun Ini

3 min read
0
0
84

Publiksultra.id–Pemerintah dan DPR menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp81.747.844 per orang.

Dari jumlah itu, besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang juga telah disepakati adalah sebesar Rp39.886.009 per orang. Angka itu pula ditentukan dengan asumsi tahun ini Indonesia mendapatkan kuota sebesar 50% kuota 2019 atau 110.500 jemaah haji.

Soal kuota, berdasarkan data dari BPKH, Indonesia memang tercatat sebagai negara dengan kuota haji terbesar tahun ini, yakni 100.051 orang.

“Artinya, jumlah yang harus dibayar masing-masing calon jemaah haji adalah sebesar Rp39.886.009,” kata Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui rilis yang diterima Harianjogja.com, Selasa (26/4/2022).

Bipih merupakan salah satu komponen dari Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Komponen lain dari BPIH adalah biaya protokol kesehatan yang tahun ini biayanya disepakati senilai Rp808.618 per orang.

Sementara komponen ketiga dari BPIH adalah biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji yang disepakati sebesar Rp41.053.216 per orang. Dengan demikian total BPIH tahun ini disepakati sebesar Rp81.747.844 per orang.

Pada 2020, Pemerintah dan DPR menyepakati rata-rata Bipih senilai Rp35,2 juta. Artinya, terdapat selisih dengan penetapan Bipih 2022. Meski demikian, selisih itu tidak dibebankan kepada jemaah haji lunas tunda 1441 H/2020 M. Penambahan biaya akan dibebankan kepada alokasi Virtual Account BPKH.

Seperti diketahui, Virtual Account BPKH merupakan rekening bayangan yang terhubung dengan rekening induk. Rekening ini berisi informasi saldo setoran awal dan saldo hasil pengembangan (nilai manfaat) dana setoran awal jemaah haji tunggu yang telah diinvestasikan oleh BPKH.

Menariknya, saldo nilai manfaat tidak hanya dapat digunakan oleh jemaah haji tunggu (belum berangkat) sebagai pengurang pada saat pelunasan BPIH, tetapi juga digunakan sebagai tambahan insentif bagi jemaah 2020 yang gagal berangkat haji.

 

Sumber: Harian jogja

Load More Related Articles
Load More By rifal
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also

Masyarakat Sipil Nilai Puan Maharani Serius dalam Memperjuangkan UU TPKS

Publiksultra.id – Ketua DPRD Republik Indonesia, Puan Maharani berharap Pemerintah R…