Polri Minta Masyarakat Sadar untuk Tidak Mudik Lebaran

PUBLIKSULTRA.ID, JAKARTA – Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektor Bersama Menteri, Panglima TNI dan sejumlah Kapolda dalam rangka persiapan Operasi Ketupat 2021, Rabu (21/4/2021). Seusai rapat, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Rusdi Hartono meminta agar masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak mudik Lebaran, sesuai larangan yang ditetapkan pemerintah.

“Mengajak pada masyarakat untuk dapat secara kesadaran penuh dapat menindaklanjuti daripada kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan mudik pada Idul Fitri 2021,” terang Karo Penmas dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.

Baca Juga: Adendum Kebijakan Larangan Mudik SE Satgas, Begini Kondisi Penumpang KA

Diketahui, pemerintah pusat telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021. Kebijakan larangan mudik itu dikeluarkan demi menekan laju penularan Covid-19. Karo Penmas mengatakan, Polri bersama kementerian terkait berupaya keras agar Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini tetap berjalan khidmat dan aman.

Menurut Karo Penmas, kenaikan kasus positif Covid-19 secara signifikan pasca-libur Lebaran yang terjadi pada 2020 menjadi pelajaran semua pihak. “(Kami) berusaha secara bersama-sama bagaimana aktivitas Idul Fitri ini dapat berjalan dengan aman, dengan khidmat dengan selamat, tentu tidak terjadi lagi apa yang terjadi pada tahun 2020,” tuturnya.

Baca Juga: Simak! Begini Cara Mendapatkan ‘Surat Izin’ Mudik 2021

Pihaknya pun menuturkan, personel polisi yang bertugas di lapangan nantinya akan menegakkan aturan dengan tegas. Selain sanksi putar balik bagi kendaraan yang nekat mudik, tidak menutup kemungkinan ada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam SE. Tentu akan dinilai nanti oleh Polri sendiri dan apa sanksi yang akan diberikan terhadap para pelanggar.

“Nanti Polri yang menilai di lapangan, apakah cukup diputarbalikkan atau ditambah sanksi yang lain ketika didapati memang sengaja untuk melanggar SE tersebut,” ujar Karo Penmas. (*)

Reporter : Agoes Embun | Editor : Agoes Embun