Home Berita Perketat Larangan Mudik, Ketua DPRD DKI: Sebaiknya SPBU Ditutup!

Perketat Larangan Mudik, Ketua DPRD DKI: Sebaiknya SPBU Ditutup!

5 min read
0
0
329
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

publiksultra.id – Langkah Presiden Joko Widodo untuk melarang masyarakat mudik lebaran mendapat dukungan dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi. Bahkan dia mengusulkan agar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berada di jalur mudik ditutup.

“Untuk mengurangi warga yang nekad mudik, pemerintah bisa dengan cara menutup SPBU. Kalau bahan bakar kendaraan tidak ada, kan warga tidak bisa kemana-mana,” kata pria yang biasa disapa Pras ini di Jakarta, Jumat 23 April 2021, dikutip dari Sindonews

[quotes quotes_style=”bquotes” quotes_pos=”center”]Baca Juga : Joan Mir Soroti Strategi Tim di FP2 GP Doha[/quotes]

SPBU, kata Pras, hanya dibuka bagi kendaraan yang mendapat pengecualian seperti yang tertera pada Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah.

Di antaranya, kata dia, yakni kendaraan logistik: Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara; Kendaraan dinas operasional berpelat dinas TNI/POLRI;Kendaraan dinas operasional petugas jalan tol; Kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah; kendaraan untuk kesehatan darurat, ibu hamil dan keluarga inti yang akan mendampingi;dan lainnya.

“Jadi SPBU nantinya dijaga petugas. Kendaraan pribadi yang tidak mendapat pengecualian, tidak akan dilayani pengisian bahan bakar kendaaraan,” kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Selain itu, dia juga mendorong ketegasan petugas lapangan di seluruh titik penyekatan. Menurutnya, konsistensi petugas dalam menegakan aturan sangat penting sebagai upaya pencegahan.

“Dengan begitu saya harapkan tidak ada lagi istilahnya negosiasi di jalan. Semua harus tegas dengan sanksi yang telah ditentukan,” pungkasnya.

Dengan demikian,Pras meyakini masyarakat tidak akan nekat pulang kampung. Kalaupun ada, kata dia, jumlahnya sangat kecil.

Untuk diketahui berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, meski ada larangan mudik masih ada 11 persen masyarakat yang nekad pulang kampung. Angka tersebut setara dengan 27 juta orang.

Masih kata Pras, kepatuhan terhadap larangan mudik menjadi kunci dalam penanganan Covid-19. Ia mengatakan, saat ini penyebaran Covid-19 sudah melandai, dan sektor ekonomi sedang dalam perbaikan. Jangan sampai, kata dia, mudik menyebabkan lonjakan kasus yang berdampak pada terhambatnya pemulihan ekonomi.

“Kan sudah ada contohnya di negara lain, lengah sedikit kasus Covid-19 terus melonjak, akibatnya ekonomi menjadi berantakan. Jangan sampai kejadian seperti di India terjadi di Indonesia,” pungkasnya. (*)

Editor : Rahma Nurjana | Sumber : sindonews.com

Load More Related Articles
Load More By ayub fahril
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also

BREAKING NEWS! Gempa 5,8 Magnitudo Berpusat Mentawai

publiksultra.id – Gempa bumi berkekuatan 5,8 Magnitudo mengguncang Tuapejat Mentawai…