Home Berita Masyarakat Sipil Nilai Puan Maharani Serius dalam Memperjuangkan UU TPKS

Masyarakat Sipil Nilai Puan Maharani Serius dalam Memperjuangkan UU TPKS

3 min read
0
0
65

Publiksultra.id – Ketua DPRD Republik Indonesia, Puan Maharani berharap Pemerintah Republik Indonesia segera menertibkan peraturan-peraturan turunan dari Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU-TPKS).

Ia beranggapan, pemerintah dapat mengundang sejumlah kelompok masyarakat sipil dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

Menurutnya, UU TPKS dapat menjadi tameng pelindung masyarakat terhadap ancaman-ancaman kekerasan seksual serta memberi keadilan kepada penyintas kekerasan seksual.

“Lewat UU TPKS dan aturan turunannya, Negara dapat menjamin rasa aman rakyat dan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual. Payung hukum ini juga akan memberi keadilan bagi seluruh korban,” kata Puan.

Diketahui, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo telah menandatangani UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120 pada 9 Mei 2022 lalu.

Dikutip dari salinan undang-undang yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Rabu 11 Mei 2022 lalu, undang-undang tersebut memuat beberapa pokok penting dalam memberi perlindungan terhadap masyarakat yang rentan terhadap kekerasan seksual.

Antara lain dalam pasal ketiga memuat langkah pencegahan terhadap bentuk kekerasan seksual, tahap penanganan, perlindungan hingga pemulihan korban.

Selanjutnya terkait penanganan hukum dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual serta menjamin tidak teerjadinya hal serupa di tengah masyarakat.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartika Sari berpendapat bahwa Puan akan serius dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

“Saya sih salut, terutama mbak puan memberi tanda bahwa dia serius untuk mendorong supaya peraturan organisnya atau pelaksananya harus segera disusun,” ujarnya, Jumat 13 Mei 2022.

Ia menegaskan bahwa jaringan masyarakat sipil akan siap mengawal Peraturan Pemerintah meskipun kekuatan dari jaringan tersebut belum dapat maksimal.

Namun menurutnya ada beberapa kelompok yang fokus dan siap berbagi tugas dalam pengawalan isu-isu penting seperti tindak pidana kekerasan seksual.

 

Sumber: Harian Haluan

Load More Related Articles
Load More By rifal
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also

Rekayasa Foto Perwira Polisi, Penipu Berhasil Kelabui Kurir Makanan di Bukittinggi

Publiksultra.id – Mengaku anggota polisi, penipu kurir makanan di Bukittinggi ternya…