Pendahuluan

Di tengah meningkatnya ancaman digital seperti phishing, credential stuffing, dan serangan akun internal, organisasi modern perlu lebih dari sekadar firewall dan antivirus.
Multi-Factor Authentication (MFA) telah terbukti sebagai lapisan pertahanan efektif terhadap serangan berbasis kredensial. Namun, tanpa kebijakan yang jelas, implementasinya bisa tidak konsisten atau bahkan diabaikan.

Maka dari itu, kebijakan MFA yang terstruktur sangat krusial sebagai bagian dari strategi keamanan siber organisasi.

Mengapa Organisasi Butuh Kebijakan MFA?

  1. Menjamin Konsistensi
    Tanpa kebijakan, tiap departemen bisa menerapkan MFA secara berbeda — bahkan tidak menerapkan sama sekali.

  2. Mendukung Kepatuhan Regulasi
    Banyak standar dan peraturan seperti ISO 27001, NIST, HIPAA, dan GDPR menuntut kontrol akses berlapis.

  3. Mencegah Insiden Keamanan
    Akun yang tidak dilindungi MFA menjadi titik lemah utama dalam sistem TI.

  4. Memberikan Panduan Resmi ke Pengguna
    Karyawan, vendor, dan mitra eksternal tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait akses akun.

Elemen Penting dalam Kebijakan MFA

  • ✅ Tujuan & ruang lingkup: siapa saja yang wajib menggunakan MFA (pegawai tetap, kontrak, vendor)

  • ✅ Jenis autentikasi yang disetujui: OTP via app, token hardware, biometrik — bukan SMS

  • ✅ Aplikasi dan sistem yang wajib menggunakan MFA: VPN, email, SSO, sistem cloud, HR, keuangan

  • ✅ Metode pencadangan akses (recovery): bagaimana jika perangkat hilang

  • ✅ Prosedur aktivasi dan verifikasi MFA saat onboarding

  • ✅ Tindakan atas pelanggaran kebijakan (non-compliance)

  • ✅ Evaluasi berkala & pembaruan kebijakan

Langkah-Langkah Menerapkan Kebijakan MFA

  1. Identifikasi akun dan sistem kritis

    • Buat daftar sistem yang menyimpan data sensitif dan operasional

  2. Tentukan metode autentikasi resmi

    • Prioritaskan aplikasi autentikator, token fisik, atau push approval

  3. Uji coba terbatas (pilot)

    • Uji kebijakan di satu departemen sebelum diimplementasikan organisasi secara penuh

  4. Latih pengguna

    • Edukasi cara kerja MFA, pentingnya keamanan, dan apa yang harus dilakukan saat kehilangan akses

  5. Pantau dan revisi

    • Gunakan log autentikasi untuk meninjau efektivitas kebijakan, dan sesuaikan jika perlu

Kesimpulan

Kebijakan MFA bukan sekadar dokumen administratif — ia adalah kerangka kerja utama dalam menjaga keamanan akses akun dan data perusahaan.
Organisasi yang serius soal keamanan TI harus menjadikan MFA kebijakan wajib, bukan hanya rekomendasi.

Dengan penerapan yang tepat, MFA tidak hanya melindungi sistem, tapi juga membangun budaya keamanan siber yang kuat di seluruh organisasi.

Penulis: Andi Waldiyunso

NIM: 23156201003

Jurusan: Sistem Komputer, STMIK Catur Sakti Kendari