JAKARTA, PUBLIKSULTRA.ID – Pemerintah harus melakukan berbagai skenario penanganan menyusul lonjakan kasus Covid-19 di tanah air. Pasalnya, pandemi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan masyarakat melainkan juga perekonomian, dan jutaan orang harus menanggung beban yang berat lantaran pembatasan aktivitas.
Skenario ini biasanya menjadi dasar untuk menentukan kebijakan serta mengantisipasi kemungkinan terburuk yang akan dihadapi di masa depan. Setidaknya ini dibeberkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pekan ini.
Luhut mengaku telah menyiapkan skenario terburuk jika pandemi Covid-19 di Indonesia semakin ganas. Bahkan, jika kasus positif menyentuh 70 ribu kasus per hari.
Baca Juga : Sri Mulyani Kesal Dapat SMS Penawaran Dana Cepat: HP Saya Tiap Hari Harus Hapus Kayak Gitu
“Kami sudah hitung worst case, lebih dari 40 ribu gimana suplai oksigen, obat, rumah sakit, semua sudah kami hitung,” tegas Luhut, dikutip dari CNBC Indonesia, Minggu (11/7/2021).
Sebagai antisipasi, pemerintah akan menyiapkan Asrama Haji di Pondok Gede pasien Covid-19 yang tidak tertampung di beberapa rumah sakit besar seperti RS Wisma Atlet. Asrama Haji dalam kondisi layak dan sudah dicek langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Luhut mengatakan kapasitasnya bisa untuk 800 pasien. “Menkes sudah siapkan ICU misalnya RS Asrama Haji di Pondok gede,” terangnya.
Selain itu, TNI Polri juga dioptimalkan dengan mendirikan RS Darurat, khususnya wilayah Jakarta dan Surabaya. Luhut juga memastikan ketersediaan oksigen dalam situasi terburuk seperti tambahan kasus yang mencapai 70 ribu per hari. Begitu pula dengan ketersediaan obat-obatan dan fasilitas kesehatan lainnya.
“Oksigen sampai hari ini sudah kami hitung sudah dibuat skenario oleh tim, sudah bisa sampai 50 ribu bahkan paling jelek kita sudah bikin sampai 60-70 ribu kasus per hari. Tapi kita nggak berharap itu terjadi,” kata Luhut.
Pemerintah turut memonitor perkembangan Covid-19 di luar Jawa Bali. Luhut menyadari ada kenaikan kasus, namun sejauh ini masih dalam kendali dan diharapkan tidak ada kekhawatiran berlebihan.
“Semua kekuatan kita kerahkan dan jangan ada yang underestimate bahwa RI ini tidak bisa mengatasi masalah ini, sampai hari ini ya. Tapi kalau kasus ini lebih nanti dari 40 ribu – 50 ribu akan dibuat skenario siapa yang akan kita minta tolong, sudah mulai kita approach itu semua.” jelasnya.
Keputusan pemerintah memberlakukan PPKM Darurat tentu akan berimbas terhadap aktivitas perekonomian. Saat terjadi pembatasan, kegiatan ekonomi akan tersendat, bukan tidak mungkin ekonomi kembali jatuh.
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pelaksanaan PPKM Darurat akan sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2021. Sedangkan di kuartal II tidak akan terganggu karena terjadi lonjakan kasus pada akhir Juni 2021.
Untuk kuartal II, Sri Mulyani optimis pertumbuhan ekonomi masih akan berada di atas level 7%. Sedangkan kuartal III bisa berada di kisaran 4%-4,6% jika kasus Covid berlangsung lama, dan jika bisa segera ditekan penyebarannya maka bisa bertahan di atas 5%
baca juga : Bencana Baru Menanti RI Tahun Depan, Ini Penjelasan Sri Mulyani
“Jadi untuk kuartal III dan IV ini sangat tergantung pada pelaksanaan PPKM darurat. Seberapa dalam mobilitas harus diturunkan untuk mencegah penularan dan seberapa lama. Dan ini tergantung pada disiplin kita semua,” ujarnya
Menurutnya, saat ini pemerintah telah menyusun dua skenario untuk keseluruhan pertumbuhan ekonomi di tahun 2021. Skenario moderat dan juga skenario berat.
Sri Mulyani mengatakan untuk skenario moderat pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2021 bisa mencapai 4,5%. Dengan syarat lonjakan kasus Covid-19 bisa dikendalikan dan hanya terjadi hingga akhir Juli dan Agustus mulai normal kembali untuk melanjutkan tren pemulihan sebelumnya.
Sedangkan, skenario berat adalah pertumbuhan ekonomi hanya bisa tercapai 3,7%. Di mana dalam skenario ini lonjakan kasus terjadi hingga Agustus dan pemerintah harus tetap menurunkan mobilitas hingga 50%.
“Jadi ini seperti yang saya katakan tadi, seberapa dalam mobilitas yang harus diturunkan dan berapa lama,” jelasnya. (*)
Editor : Rahma Nurjana | Sumber : CNBC Indonesia
