Publiksultra.id, Jakarta – Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakomodir aspirasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia untuk mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi aparatur sipil negara (ASN).
“Sebab, aspirasi mahasiswa pada umumnya didorong oleh idealismenya, bukan kepentingan politik praktis,” kata pengajar Universitas Esa Unggul itu dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (24/9/2021).
Baca Juga: Cek Fakta: Foto Ini Tidak Terkait dengan Gangguan Bawah Kabel Internet IndiHome
Sehari sebelumnya, Aliansi BEM se-Indonesia bersama Gerakan Selamatkan KPK (Gasak) meminta Presiden Jokowi untuk segera bersikap dan mengangkat 56 pegawai KPK yang tidak lulus TWK diangkat menjadi ASN.
Bahkan, mereka mengultimatum akan melakukan aksi turun ke jalan jika Presiden Jokowi tidak mengangkat Novel Baswedan Cs menjadi ASN dalam waktu 3×24 jam.
Menurut Jamil, BEM SI selama ini juga selalu melakukan pengkajian sebelum menyampaikan aspirasinya. Mereka lebih melihat suatu persoalan dalam bingkai untuk kebaikan bangsa dan negara.
“Jadi, ultimatum BEM SI itu tentu didasari dari keprihatinan atas hasil TWK penyidik KPK yang kontroversial. Pegawai KPK yang selama ini sudah teruji integritasnya justeru tidak lulus TWK. Hal itu membuat pertanyaan sebagian besar anak bangsa, termasuk BEM SI,” kata Jamil.
Baca Juga: Perangi Limbah Elektronik, Uni Eropa Paksa Produsen Elektronik Gunakan USB Type-C Termasuk Apple
Dekan FIKOM IISIP Jakarta 1996 – 1999 itu mengatakan, BEM SI tentu khawatir terhadap KPK bila pegawai terbaiknya dipecat melalui hasil TWK yang kontroversial.
“Adik-adik mahasiswa tak mau melihat KPK melakukan ketidakadilan kepada Novel Bawesdan dan kawan-kawannya yang punya dedikasi,” nilai Jamil.
Karena itu, menurut Jamil, ultimatum BEM SI hendaknya dilihat dari kecintaan merek terhadap KPK. Mereka tak mau KPK hancur karena pegawai terbaiknya dipecat.
Baca Juga: Diduga Pendarahan Otak, Tukul Sebelum Maghrib Keluhkan Sakit Kepala
Kiranya Jokowi dan elit politik negeri ini melihat dari konteks tersebut. KPK harus kuat sebagaimana amanah reformasi. Itu mutlak agar korupsi dapat diminimalkan di negeri tercinta ini,” kata Jamil. (*)
Editor: Milna Miana
Sumber: Hariahaluan
