Home Berita Heboh Podcast Deddy Corbuzier, Mahfud MD Jelaskan Soal Jeratan Hukum LGBT

Heboh Podcast Deddy Corbuzier, Mahfud MD Jelaskan Soal Jeratan Hukum LGBT

4 min read
0
0
45
Menko Polhukam, Mahfud MD

Publiksultra.id- Konten podcast pasangan gay Ragil-Frederik di YouTube Deddy Corbuzier menuai polemik baru-baru ini.

Menteri Koordinator Bidang, Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md pun ikut menanggapi konten LGBT tersebut dari sisi hukum.

Menurut Mahfud MD, LGBT belum diatur dalam tatanan hukum di Indonesia. Baik kelompok LGBT maupun pihak yang menyiarkan tayangan LGBT belum dilarang oleh hukum di Indonesia.

Oleh sebab itu, kata dia, kelompok LGBT atau pihak yang menyiarkan konten tersebut tidak bisa dijerat ke jalur hukum.

Hal demikian ia jelaskan ketika merespons pernyataan Said Didu di Twitter terkait polemik konten LGBT di YouTube Deddy Corbuzier.

Mulanya, Said Didu mengomentari pernyataan Mahfud yang menyebut Indonesia adalah negara demokrasi. Menurut Said Didu, demokrasi bukan berarti dapat bebas melakukan apa saja, namun semua tindakan harus dibatasi oleh hukum, etika, dan agama.

Mahfd MD kemudian membalas pendapat Said Didu

“Pemahaman Anda bukan pemahaman hukum. Coba saya tanya balik: mau dijerat dengan UU nomor berapa Deddy dan pelaku LGBT? Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi hukum. Nah LGBT dan penyiarnya itu belum dilarang oleh hukum. Jadi ini bukan kasus hukum,” kata Mahfud dalam akun Twitter resminya @mohmahfudmd dikutip Rabu 11 Mei 2022.

Mahfud menyebut saat ini belum ada aturan hukum di Indonesia yang bisa menjerat pidana kelompok LGBT. Karena itu, katanya, seluruh nilai-nilai terkandung dalam Pancasila maupun agama belum semuanya menjadi produk hukum di Indonesia.

Mahfud lantas mencontohkan bahwa Pancasila mengajarkan bangsa Indonesia nilai berketuhanan. Tapi di sisi lain, tidak ada orang yang dihukum karena tak bertuhan atau ateis di Indonesia.

“Mengapa? Ya, karena belum diatur dengan hukum. Orang berzina atau LGBT menurut Islam juga tak bisa dihukum karena hukum zina dan LGBT menurut KUHP berbeda dengan konsep dalam agama,” Sambung Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan berdasarkan asas legalitas seseorang dapat diberi sanksi hukum jika sudah ada produk hukumnya. Jika belum ada produk hukum, maka sanksinya sekadar sanksi otonom atau sanksi moral.

“Seperti caci maki publik, pengucilan, malu, merasa berdosa dan lainnya. Sanksi otonom adalah sanksi moral dan sosial. Banyak ajaran agama yang belum menjadi hukum,” kata dia.

 

Sumber: Harianhaluan.com

Load More Related Articles
Load More By frisca angelhine
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also

Jokowi Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Gara-gara Dukung Rusia

Publiksultra.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang berada di Washington DC, Amer…