Biden Larang AS Impor Bahan Panel Surya dari China, Ini Sebabnya

WASHINGTON,PUBLIKSULTRA.ID-Laragan impor AS atas bahan panel surya utama dari Hoshine Silicon Industry Co yang berbasis di China, disampaikan Pemerintahan Joe Biden pada Rabu waktu setempat.

Perintah larangan  tersebut atas tuduhan kerja paksa, kata dua sumber yang diberi pengarahan tentang masalah tersebut, seperti dilansir dari  Antara, Kamis, 24 Juni 2021.

Departemen Perdagangan AS secara terpisah membatasi ekspor ke Hoshine, tiga perusahaan China lainnya dan Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) yang bercorak militer, dengan mengatakan mereka terlibat dengan kerja paksa orang Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

baca juga : China Blokir Situs Berita Indonesia, Apa Penyebabnya?

Tiga perusahaan lain yang ditambahkan ke daftar hitam ekonomi AS termasuk Xinjiang Daqo New Energy Co, sebuah unit dari Daqo New Energy Corp; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co, anak perusahaan dari raksasa manufaktur East Hope Group yang berbasis di Shanghai; dan Xinjiang GCL New Energy Material Co, bagian dari GCL New Energy Holdings Ltd.

Departemen Perdagangan mengatakan perusahaan dan XPCC “telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye China atas penindasan, penahanan sewenang-wenang massal, kerja paksa dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Uyghur, Kazakh, dan anggota lain dari kelompok minoritas Muslim di “Xinjiang.

baca juga : Waduh! Temuan The New York Times, Apple Disebut Terlibat Pengawasan Skala Besar atas Perintah China

Setidaknya beberapa perusahaan yang terdaftar di Departemen Perdagangan adalah produsen utama silikon monokristalin dan polisilikon yang digunakan dalam produksi panel surya.

Perusahaan atau perusahaan induknya tidak segera menanggapi permintaan komentar, atau tidak dapat segera dihubungi. XPCC tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Ketika dimintai komentar, kedutaan besar China di Washington menyebut pernyataan pada Selasa oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian yang menolak tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang sebagai “tidak lain hanyalah rumor dengan motif tersembunyi dan kebohongan yang benar-benar bohong.”

“Perintah Menahan Pelepasan” oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS itu hanya memblokir impor materi dari Hoshine. Sebuah sumber yang mengetahui perintah tersebut mengatakan bahwa hal itu tidak berdampak pada sebagian besar impor polisilikon AS dan produk berbasis silika lainnya.

Sumber kedua mengatakan langkah itu tidak bertentangan dengan tujuan iklim dan dukungan Presiden Joe Biden untuk industri surya domestik.

baca juga : Masuknya TKA China Tak Perlu Dipermasalahkan, Jubir Luhut: Jangan Menyesal Kalau Investor Hengkang

Pemerintahan Biden pada Maret mengumumkan target untuk memotong biaya energi surya sebesar 60% dalam 10 tahun ke depan. Presiden Biden telah menetapkan tujuan jaringan listrik bersih 100% pada 2035.

Sumber tersebut mengatakan Amerika Serikat terus menyelidiki tuduhan kerja paksa oleh perusahaan China yang memasok polisilikon.

Wilayah Xinjiang menyumbang sekitar 45% dari pasokan polisilikon tingkat surya dunia, demikian pernyataan sebuah laporan oleh analis industri surya.

Dua sumber yang mengetahui kebijakan tersebut mengatakan Gedung Putih melihat tindakan tersebut sebagai “kelanjutan alami” dari perjanjian G7 awal bulan ini untuk menghilangkan kerja paksa dari rantai pasokan. (*)