Home Berita Bersyukur UU TPKS Resmi Diundangkan, Puan Maharani Desak Pemerintah Terbitkan Peraturan Turunan

Bersyukur UU TPKS Resmi Diundangkan, Puan Maharani Desak Pemerintah Terbitkan Peraturan Turunan

5 min read
0
0
48
Bersyukur UU TPKS Resmi Diundangkan, Puan Maharani Desak Pemerintah Terbitkan Peraturan Turunan

Publiksultra.id – Ketua DPR RI Puan-Maharani”>Puan Maharani bersyukur karena UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah resmi diundangkan melalui Lembaran Negara setelah disahkan dalam rapat paripurna pada 12 April 2022 lalu.

Ia pun meminta agar pemerintah segera menerbitkan peraturan-peraturan turunan dari UU TPKS agar seluruh masyarakat, khususnya kaum perempuan, dapat terlindungi dari ancaman kekerasan seksual.

“UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS resmi diundangkan pada Senin 9 Mei 2022 lalu melalui Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120 dan diingatkan pemerintah untuk cepat menyusun dan segera menerbitkan berbagai peraturan turunan dari UU TPKS,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tidak perlu menunggu sampai batas waktu dua tahun karena semakin cepat peraturan turunan diterbitkan, semakin baik sehingga penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih optimal,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan mengatakan implementasi UU TPKS tak hanya sekadar memberi jaminan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual tapi juga akan berfungsi dalam hal pencegahan hingga perlindungan dan pemulihan untuk korban.

“Lewat UU TPKS dan aturan turunannya, Negara dapat menjamin rasa aman rakyat dan perlindungan dari ancaman kekerasan seksual. Payung hukum ini juga akan memberi keadilan bagi seluruh korban,” kata Puan.

Menurutnya, nanti akan ada 5 peraturan pemerintah (PP) dan 5 peraturan presiden (perpres) yang akan mendukung pelaksanaan UU TPKS serta menggarisbawahi aturan terkait Tim Terpadu dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

“Aturan yang semakin rigid akan memperbaiki pola penyelesaian kasus-kasus kekerasan seksual yang selama ini sering kali buntu akibat belum adanya aturan khusus dan kita berharap dengan adanya layanan terpadu yang terintegrasi antara para stakeholder terkait, korban kekerasan seksual dapat lebih mudah mendapat perlindungan dan pertolongan,” ujarnya Puan.

Mantan Menko PMK itu pun meminta agar Pemerintah gencar melakukan sosialisasi mengenai UU TPKS beserta aturan turunannya. Untuk yang pertama adalah di kalangan internal seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum.

“Sehingga tidak lagi ada alasan pemakluman terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, sekecil apapun itu. Dan apabila terjadi tindak kekerasan seksual, penegakan hukum harus diterapkan dengan tegas,” katanya.

Tak hanya itu, Puan juga mengingatkan agar Pemerintah masif mensosialisasikan UU TPKS dan aturan turunannya kepada masyarakat dan menilai Pemerintah bisa bekerja sama dengan kelompok masyarakat sipil, khususnya yang selama ini fokus ikut memperjuangkan UU TPKS.

“Sosialisasikan di kalangan pendidikan, termasuk sekolah dan perguruan tinggi yang cukup banyak terjadi kasus-kasus kekerasan seksual. Kemudian di kalangan swasta agar perusahaan dapat lebih melindungi seluruh pekerjanya, dan tentunya di seluruh lapisan masyarakat lainnya,” katanya.

Ia menambahkan bahwa perjuangan panjang tersebut tidak boleh berhenti dan mengajak semuanya mengawal bersama seluruh implementasi UU TPKS agar Indonesia terbebas dari kekerasan seksual.

 

Sumber: Harianhaluan.com

Load More Related Articles
Load More By frisca angelhine
Load More In Berita

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Check Also

Jokowi Tak Disambut Pejabat AS, Natalius Pigai: Gara-gara Dukung Rusia

Publiksultra.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang berada di Washington DC, Amer…