KENDARI – Hutan mangrove yang memiliki topografi landai bahkan datar dapat menarik minat masyarakat untuk melakukan berbagai usaha ekonomi, baik di bidang pertanian, perikanan, maupun industri, hal tersebut mengakibatkan kawasan hutan mangrove cenderung lebih mudah dikonversi menjadi kawasan perekonomian. Kawasan hutan mangrove yang berada di sekitar muara sungai membuat kawasan hutan mangrove sangat mudah berubah fungsi karena ketergantungan masyarakat untuk menempati wilayah pesisir sangat tinggi.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aqmal Khaery sebagai dosen tetap salah satu perguruan tinggi swasta di Kendari menyampaikan konsekuensi dari permasalahan tersebut mengakibatkan pemanfaatan kawasan hutan mangrove yang tidak terkontrol untuk berbagai kepentingan tanpa mempertimbangkan kelestarian dan fungsinya terhadap lingkungan sekitar.
baca juga : STMIK Catur Sakti Kendari Kembali Gelar Vaksinasi Kerjasama dengan Polres Kendari
“Ekosistem mangrove memiliki nilai ekonomi yang berasal dari tiga sumber yaitu dari hasil hutan, perikanan muara sepanjang pantai dan ekoturisme. Ekosistem mangrove menyediakan berbagai jenis produk dan jasa yang berguna untuk menunjang keperluan hidup masyarakat pesisir dan berbagai kegiatan ekonomi, baik skala lokal, regional, maupun nasional serta sebagai penyangga sistem kehidupan masyarakat sekitar hutan,” jelasnya Rabu 27 Oktober 2021.
Aqmal juga menyebut semua fungsi mangrove tersebut akan tetap berlanjut jika keberadaan ekosistem mangrove dapat dipertahankan dan pemanfaatan sumberdayanya berdasarkan pada prinsip-prinsip kelestarian. Sehingga mangrove berperan sebagai sumberdaya renewable dan penyangga sistem kehidupan jika semua proses ekologi yang terjadi di dalam ekosistem mangrove tidak mengalami gangguan. Proses ekologi dalam ekosistem mangrove akan terganggu jika salah satu komponennya hilang.
“Kawasan Teluk Kendari menjadi salah satu aset Kota Kendari yang memiliki karakteristik yang unik. Salah satu keunikan yang menjadikan kawasan ini berbeda dengan kawasan lain adalah kondisi fisik kawasan ini yang menyerupai suatu estuaria. Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian penting pada perencanaan Kawasan Teluk Kendari yang relatif berbeda dengan perencanaan kawasan lain di Kota Kendari. Selain keunikan kondisi geografis tersebut, Kawasan Teluk Kendari juga merupakan pintu gerbang utama Kota Kendari maupun Provinsi Sulawesi Tenggara dari arah laut,” sebutnya.
“Oleh karenanya, pendekatan penyusunan rencana pengelolaan dan pengembangan kawasan ini harus memperhatikan karakteristik laut, pesisir, dan daerah up-land atau hulunya. Permasalahan utama yang terjadi saat ini dalam konteks pengembangan Kawasan Teluk Kendari adalah makin menurunnya kualitas lingkungan di kawasan tersebut, sehingga dari permasalahan tersebut secara langsung memberikan dampak negatif terhadap keberlangsungan ekosistem mangrove yang ada di Teluk Kendari yang menjadi tanggung jawab Bersama antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kerusakan ekosistem mangrove di kawasan Teluk Kendari,” sambung Aqmal.
baca juga : Presma BEM STIMIK Catur Sakti Kendari Apresiasi Tindakan Cepat OJK dan Kominfo Untuk Tutup Akun Pinjol Ilegal
Lanjut Aqmal menerangkan kerusakan mangrove di Teluk Kendari disebabkan adanya penebangan mangrove dan pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.
“Analisis kerusakan hutan mangrove di Teluk Kendari dilakukan pada tiga tahun pengamatan, yaitu tahun 2014, 2017 dan 2020. Berdasarkan analisis citra dari data remote sensing dengan metode klasifikasi terbimbing, terjadi penurunan luasan tutupan mangrove antara tahun 2014 dan 2017 seluas 3 ha. Hal ini disebabkan oleh masyarakat melakukan penebangan mangrove untuk pembukaan lahan pemukiman. Pada tahun 2017 sampai pada tahun 2020, luas tutupan mangrove di Teluk Kendari mengalami peningkatan sebesar 26 ha. Hal ini disebabkan beberapa tambak masyarakat yang sudah tidak digunakan lagi sehingga mangrove kembali tumbuh,” jelas Aqmal.
Lebih lanjut Aqmal menuturkan ada tiga faktor utama penyebab degradasi mangrove di Teluk Kendari, yaitu faktor ekonomi, pendidikan dan keterampilan serta lemahnya pengawasan dari pihak berwenang.
“Pemanfaatan kawasan mangrove sebagai lahan pemukiman dan tambak serta usaha lainnya yang dilakukan masyarakat karena masyarakat memiliki sertifikat kepemilikan lahan yang ada di kawasan mangrove Teluk Kendari serta Sebagian masyarakat tidak memiliki jenis pekerjaan lain yang dapat memenuhi kebutuhan hidup, selain itu juga pemanfaatan kawasan mangrove dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai peruntukan wisata kuliner dan wisata religi untuk masyarakat sebagai sarana dan prasarana wisata Teluk Kendari,” tuturnya.\
baca juga : Walikota Kendari Sulkarnain Resmi Membuka Turnamen Futasl Ilmu Politik Cup
Aqmal juga menambahkan sebagian masyarakat pesisir di Teluk Kendari menyewa lahan dari pemilik lahan yang bersertifikat lalu digunakan oleh mereka untuk membuka berbagai macam usaha seperti usaha rumah makan, bengkel, rental mobil, dan lain-lain. Kemudian masyarakat yang memiliki lahan bersertifikat juga beberapa diantaranya membuka usaha tambak, rumah makan, SPBU, warung kopi, pencucian mobil, dan lain-lain. Adapun dari pihak pemerintah daerah memanfaatkan kawasan mangrove dengan membuka lahan untuk sarana dan prasarana wisata kuliner dan wisata religi, dan water sport.
“Tingkat pendidikan terendah masyarakat pemilik lahan dan penyewa lahan di kawasan Teluk Kendari adalah tingkat SD/sederajat atau bahkan tidak sekolah sedangkan pendidikan tertinggi yang dimiliki Sebagian masyarakat pemilik lahan dan penyewa lahan telah mencapai sarjana. Selain itu keterampilan yang dimiliki masyarakat di kawasan ini membuka peluang besar untuk mereka untuk meningkatkan perekonomian karena letak kawasan ini di tengah perkotaan yang menjadikan transaksi ekonomi sangat besar. Oleh karena peluang ekonomi yang mereka miliki sangat besar, maka mangrovelah yang menjadi sasaran eksploitasi. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Perikanan dan Kelautan disarankan untuk mengawasi segala kegiatan masyarakat di dalam ekosistem mangrove,” tambah Aqmal.
Selanjutnya Aqmal berharap dengan ada dua strategi prioritas yang dihasilkan untuk pengelolaan ekosistem mangrove di Teluk Kendari, yaitu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan keterampilan pengelolaan mangrove (ekowisata dan kebun bibit) untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta dan membuat regulasi untuk mengontrol pemanfaatan mangrove berbasis masyarakat dan juga pelanggaran-pelanggaran pengelolaan mangrove.
“Strategi-strategi ini tentu saja harus diikuti dengan pengawasan yang intensif oleh pihak pemerintah daerah setempat,” pungkasnya.
